POSKOTASUMATERA.COM – TAPANULI SELATAN – Suasana hangat dan penuh semangat tampak di Aula Posyandu Akasia, Kamis (9/10/2025). Ratusan warga Desa Hutaraja, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, berkumpul untuk satu tujuan besar: bersama-sama merancang masa depan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Bagi warga, musyawarah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wadah nyata untuk menyuarakan harapan dan cita-cita mereka.
Kehadiran berbagai unsur masyarakat membuat forum ini terasa hidup. Dari perwakilan pemerintah kecamatan, Kasi Pembangunan Ernida Simanjuntak yang mewakili Camat, hingga Kepala Desa Jupri Sugianto, para pendamping desa, Babinsa, kader posyandu, PKK, tokoh agama, hingga anak muda desa—semuanya bersatu dalam satu ruang musyawarah. Mereka datang bukan untuk mendengar semata, tetapi untuk berdiskusi dan berkontribusi demi kemajuan bersama.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Hutaraja Jupri Sugianto menyampaikan rasa bangganya karena Desa Hutaraja menuju Desa Percontohan anti korupsi. “Kami bersyukur sekaligus merasa tertantang. Predikat ini bukan penghargaan, tapi amanah besar. Kami ingin membuktikan bahwa transparansi bisa dimulai dari desa,” ucap Jupri penuh keyakinan, disambut tepuk tangan warga.
Sebagai desa percontohan, Hutaraja bertekad menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan terbuka. Setiap ide dan aspirasi warga ditampung secara terbuka, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga kesejahteraan sosial. Dari sana, lahirlah beragam usulan prioritas seperti pembangunan jalan usaha tani, perbaikan drainase, pembangunan pompa air, hingga rehabilitasi jembatan. Bagi warga yang sebagian besar petani, pembangunan itu bukan sekadar proyek—tetapi napas kehidupan ekonomi mereka.
Kasi Pembangunan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Ernida Simanjuntak juga menyoroti pentingnya membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan. Ia menegaskan bahwa program ini tak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab. “Bantuan ketahanan pangan tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan barang. Kita belajar bekerja dan berusaha. Diberi modal, dikelola dengan baik, lalu dikembalikan untuk keberlanjutan,” ujarnya dengan tegas namun penuh semangat.
Antusiasme warga menjadi pemandangan yang paling berkesan sepanjang musyawarah. Dari petani hingga kader posyandu, dari tokoh agama hingga ibu rumah tangga—semua aktif mengemukakan pendapat. Wajah-wajah mereka mencerminkan keyakinan bahwa perubahan tidak harus menunggu kebijakan dari atas, tapi bisa dimulai dari kemauan kolektif masyarakat desa.
Pendamping desa yang hadir menilai bahwa partisipasi seperti ini merupakan wujud nyata kesadaran baru di tingkat akar rumput. Bahwa pembangunan bukan lagi sesuatu yang “untuk masyarakat”, tetapi “oleh masyarakat”. Dengan keterlibatan aktif warga, hasil RKPDes akan lebih akurat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan mereka.
Musyawarah Desa Hutaraja 2026 pun meninggalkan kesan mendalam. Lebih dari sekadar forum perencanaan tahunan, kegiatan ini menjadi cerminan semangat gotong royong, integritas, dan harapan baru bagi masyarakat. Di tengah perubahan zaman, Hutaraja berdiri tegak sebagai desa kecil dengan cita-cita besar—menjadi pelopor pembangunan yang bersih, transparan, dan berkeadilan sosial di Tapanuli Selatan.(PS/BERMAWI)
