POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim khusus untuk melakukan inventarisasi data dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pendataan ini merupakan langkah lanjutan pasca bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, sesuai arahan Presiden RI.
Tim Kemendagri dipimpin Analis Ahli Madya Perizinan Kemendagri Beny Marolop Pakpahan, didampingi Junianto dan Billy Putra Simaremare. Sebelum turun ke lapangan, tim terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan, didampingi Plt Kalak BPBD Sabar Purba dan Kabag Pemerintahan Astri Handayani Sitompul, Kamis (11/12/2025) di Kantor Bupati.
Beny Marolop Pakpahan menjelaskan bahwa tim tersebut dibentuk berdasarkan penugasan langsung Presiden RI, seiring dengan penunjukan Kemendagri sebagai Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Tim bertugas menghimpun data akurat dan terverifikasi mengenai dampak bencana serta progres pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. “Kami memastikan seluruh data dampak bencana, kebutuhan masyarakat, dan estimasi anggaran tercatat lengkap sehingga tidak terjadi perbedaan data antar Kementerian dan Lembaga,” ujar Beny.
Bupati Dr Oloan Paniaran Nababan menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Kemendagri yang bersedia turun langsung untuk memverifikasi dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Humbang Hasundutan.
Ia meminta BPBD, Bagian Pemerintahan, dan seluruh dinas terkait untuk segera menyiapkan dan menyerahkan data secara lengkap demi mempercepat proses pemulihan. “Pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran,” tegas Bupati.
Pendataan rinci yang dilakukan tim Kemendagri mencakup:
- Jumlah kepala keluarga dan jiwa yang terdampak
- Kebutuhan bahan pokok dan logistik
- Data pengungsi dan rumah yang rusak
- Kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur
- Kondisi serta ketersediaan sumber daya pendukung
- Estimasi kebutuhan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi
Data ini dinilai sangat vital untuk memastikan seluruh proses penanganan pasca bencana berjalan seragam, terkoordinasi, serta efektif.
Selama berada di Humbang Hasundutan, tim telah berkoordinasi dan mengumpulkan data dari berbagai OPD, antara lain:
- BPBD
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
- Dinas Kesehatan P2KB
- Dinas Sosial
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Peternakan dan Perikanan
Data yang dihimpun bersifat dinamis dan akan terus diperbarui berdasarkan temuan di lapangan. Tim Kemendagri dijadwalkan berada di Humbang Hasundutan selama 10–13 Desember 2025 untuk menyelesaikan verifikasi data lengkap sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.
