POSKOTASUMATERA.COM – PADANGSIDIMPUAN — Pagi di Puskesmas Pintu Langit Jae selalu dimulai lebih cepat bagi Ahmad Ruliansa Hsb. Saat sebagian kota masih bersiap memulai aktivitas, ia sudah memastikan halaman bersih, ruangan rapi, dan lingkungan aman sebelum pasien berdatangan. Rutinitas itu telah ia jalani selama 12 tahun—tanpa banyak sorotan, tanpa keluhan berarti, hanya dengan harapan sederhana: suatu hari pengabdiannya diakui.
Harapan itu sempat menguat ketika pemerintah membuka peluang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Bagi banyak tenaga honorer, kebijakan tersebut menjadi secercah cahaya setelah bertahun-tahun bekerja tanpa kepastian status. Namun bagi Ahmad, kabar yang datang justru sebaliknya—namanya tidak tercatat dalam database tenaga honorer.
Penjelasan dari pihak Puskesmas Pintu Langit Jae melalui Kepala Tata Usaha menyebutkan bahwa tenaga kebersihan dan keamanan tidak termasuk dalam data PPPK tahap ini. Kalimat itu terdengar singkat, tetapi dampaknya panjang. Di baliknya ada perjalanan lebih dari satu dekade yang seolah berhenti di satu titik: tidak masuk data.
Upaya mencari jawaban membawa persoalan ini ke Dinas Kesehatan. Melalui salah satu stafnya, dinas menyampaikan bahwa tenaga kebersihan dan keamanan memang tidak masuk dalam database. Masyarakat pun diarahkan untuk menanyakan lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai pihak yang berwenang dalam urusan kepegawaian.
Namun alur birokrasi kembali berputar. Staf BKD menyebut penjelasan resmi seharusnya datang dari Kepala BKD, tetapi secara prinsip mereka menilai Dinas Kesehatanlah yang semestinya memberi jawaban karena proses pengisian akun dan pendataan awal dilakukan oleh instansi teknis tersebut.
Di titik inilah kebingungan muncul—jawaban berpindah, kepastian tak kunjung tiba.
Di tengah polemik itu, publik diingatkan pada peran yang kerap luput dari perhatian. Tenaga kebersihan dan keamanan merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Mereka menjaga fasilitas tetap layak, aman, dan nyaman bagi pasien. Tanpa mereka, pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tidak akan berjalan optimal.
Bagi Ahmad Ruliansa Hsb, harapannya kini sederhana: kejelasan. Ia berharap ada sinergi antarinstansi untuk menuntaskan persoalan pendataan tenaga honorer secara transparan dan adil. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap kebijakan dan prosedur, ada manusia yang menunggu kepastian atas pengabdian panjang yang telah mereka berikan.(PS/BERMAWI)
