POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Di arena pertandingan, mereka bertarung dengan disiplin, keberanian, dan kehormatan. Keringat yang jatuh di atas matras bukan sekadar simbol latihan, melainkan bukti pengorbanan panjang demi mengharumkan nama daerah, terkhusus Kabupaten Humbang Hasundutan .
Cabang olahraga karate di Kabupaten Humbang Hasundutan selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung prestasi konsisten melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat pelajar, daerah, hingga provinsi.
Namun di balik deretan medali dan piagam yang diraih, muncul kenyataan pahit yang kini menjadi sorotan publik. Para atlet yang telah membawa nama baik daerah justru diduga belum menerima hak apresiasi berupa tali asih dari pemerintah daerah, sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora).
Polemik ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Seiring berkembangnya informasi, kasus ini mulai mengarah pada dugaan lemahnya transparansi, ketidaksiapan program, hingga potensi krisis akuntabilitas dalam tata kelola anggaran pembinaan olahraga di Humbang Hasundutan.
Karate Humbahas: Prestasi Nyata di Tengah Keterbatasan :
Karate bukan sekadar olahraga fisik, tetapi juga pembentukan karakter, mental, dan integritas. Atlet karate Humbahas selama ini telah membuktikan diri sebagai garda depan prestasi daerah:
- Aktif mengikuti berbagai kejuaraan tingkat Sumatera Utara
- Menorehkan juara di berbagai kelas dan kategori
- Menjadi perwakilan daerah dalam event bergengsi
- Berlatih secara konsisten meski dengan fasilitas terbatas
Ironisnya, sebagian besar perjalanan mereka menuju prestasi tersebut justru ditopang oleh biaya mandiri baik dari orang tua maupun dukungan pelatih dan dojo serta ISSORI .
Di tengah kondisi tersebut, kehadiran program tali asih dari pemerintah daerah seharusnya menjadi bentuk nyata penghargaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya apresiasi yang dinantikan berubah menjadi ketidakpastian yang menyakitkan.
Masalah bermula pada Desember 2025, saat Disparpora Humbahas diduga menginisiasi pengumpulan data lengkap atlet berprestasi. Data yang diminta mencakup:
- Identitas atlet
- Bukti prestasi (piagam/sertifikat)
- Nomor rekening pribadi
Langkah ini dipahami sebagai proses administratif menuju pencairan dana tali asih. Harapanpun tumbuh di kalangan atlet dan orang tua bahwa jerih payah mereka akhirnya mendapat perhatian.
Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi tanda tanya besar ketika hingga memasuki tahun 2026, tidak ada realisasi maupun penjelasan resmi yang diberikan.
Fakta Lapangan: Ketidakjelasan Yang Menguatkan Dugaan
Hingga saat ini, sejumlah kondisi yang terjadi di lapangan memunculkan dugaan serius:
- Diduga dana tali asih belum direalisasikan
- Diduga tidak ada kepastian anggaran maupun jadwal pencairan
- Diduga belum terdapat dasar hukum kuat seperti SK Bupati
- Diduga pengumpulan data dilakukan tanpa kesiapan program matang
Situasi ini memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya para orang tua atlet.
“Data sudah kami serahkan lengkap. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ini membuat kami menduga program ini tidak dikelola dengan serius,” ujar salah satu orang tua atlet.
Kritis: Pertanyaan yang Tak Kunjung Dijawab
Seiring berjalannya waktu, publik mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang hingga kini belum mendapat jawaban:
Siapa penerima dana tali asih?
Hingga kini, diduga belum ada daftar resmi penerima yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah.
Apa kriteria penetapan penerima?
Tidak adanya sosialisasi terbuka memunculkan dugaan bahwa kriteria penetapan tidak transparan dan berpotensi subjektif.
Apa prestasi para penerima?
Publik tidak mendapatkan informasi mengenai event dan capaian juara penerima, sehingga sulit mengukur objektivitas program.
Mengapa atlet karate berprestasi tidak menerima?
Atlet yang telah memenuhi syarat administrasi dan memiliki prestasi nyata diduga tidak masuk dalam daftar penerima, memicu dugaan ketidaksesuaian.
Apakah ada transparansi publik?
Minimnya informasi menguatkan dugaan bahwa program ini tidak dijalankan secara terbuka.
Bagaimana mekanisme penyalurannya?
Mekanisme hingga kini tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada publik.
Suara Pelatih TC: “Kami Menduga Ada Yang Tidak Beres”
Pelatih Training Center (TC) karate, Jhons Verry Hutahuruk (Sabuk Hitam DAN II), secara terbuka didepan Media, Selasa, (17/3/2026) menyampaikan keprihatinan -nya. Ia menilai bahwa kondisi ini tidak hanya merugikan atlet secara materi, tetapi juga secara moral.
“Anak-anak ini sudah berjuang membawa nama daerah. Tapi sampai sekarang tali asih itu belum jelas. Kami menduga ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini atlet kerap berangkat ke kejuaraan menggunakan dana pribadi.
“Untuk Kejurnas dan kegiatan seperti Piala Dispora di Jakarta, mayoritas atlet kami berangkat dengan biaya sendiri. Dari daerah, perhatian itu sangat minim. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri,” lanjutnya.
Menurutnya, ketidakpastian ini berpotensi merusak mental atlet yang tengah dipersiapkan menghadapi ajang besar. Ucapnya
Tanggapan ISORI Humbahas , “Transparansi Itu Wajib, Bukan Pilihan”
Kritik serupa juga datang dari kalangan organisasi olahraga. Arisman Pasaribu, S.Pd dari ISORI menilai bahwa persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka.
“Kami mempertanyakan, siapa sebenarnya yang menerima dana tali asih itu. Karena dari data yang diminta, justru atlet yang jelas prestasinya tidak menerima. Ini menimbulkan dugaan adanya ketidakterbukaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap program pemerintah, transparansi adalah kewajiban.
“Kalau memang ada penyaluran, harus dibuka. Siapa penerima, apa prestasinya, berapa nilainya. Jangan sampai publik menduga-duga karena tidak ada informasi,” tambahnya.
Sorotan terhadap Disparpora: Dugaan Lemahnya Tata Kelola
Polemik ini secara langsung menyeret Disparpora Humbahas ke dalam sorotan tajam. Di bawah kepemimpinan Dina Simamora, ST, dinas ini diduga belum mampu menunjukkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam program yang menyangkut hak atlet.
Sejumlah dugaan yang berkembang antara lain:
- Diduga tidak profesional dalam perencanaan program
- Diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran
- Diduga tidak akuntabel dalam pelaksanaan program
- Diduga lemah dalam komunikasi publik
Situasi semakin diperkeruh dengan adanya laporan bahwa Kepala Dinas meninggalkan sesi wawancara dengan awak media tanpa memberikan klarifikasi. Sikap ini dinilai memperkuat kesan tertutup.
Nilai Kritik: Dari Administratif ke Krisis Kepercayaan
Kasus ini kini telah berkembang menjadi dugaan krisis kepercayaan publik. Ada beberapa catatan kritis yang patut menjadi perhatian:
- Pengumpulan data tanpa realisasi berpotensi menciptakan harapan palsu
- Minimnya transparansi membuka ruang spekulasi dan kecurigaan
- Tidak adanya publikasi resmi bertentangan dengan prinsip pemerintahan terbuka
- Diduga lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan program
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berdampak luas terhadap pembinaan olahraga di daerah.
Sorotan Kepemimpinan: Disparpora dan KONI Dinilai Perlu Dievaluasi
Di bawah kepemimpinan Dina Simamora, ST, Disparpora Humbahas diduga belum mampu menunjukkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, KONI Humbahas juga diduga belum menjalankan fungsi strategisnya secara maksimal.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya:
- Kelemahan sistem manajemen olahraga daerah
- Minimnya sinergi antar lembaga
- Kurangnya keberpihakan terhadap atlet berprestasi
Nilai Kritik: Dari Kasus Lokal ke Isu Nasional
Kasus ini mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola olahraga di daerah:
- Penghargaan atlet yang belum menjadi prioritas
- Transparansi anggaran yang belum optimal
- Lemahnya sistem pengawasan internal
Jika tidak ditangani, kondisi seperti ini berpotensi:
- Menurunkan motivasi atlet
- Merusak kepercayaan publik
- Menghambat regenerasi olahraga
Desakan kepada Bupati Humbahas: Saatnya Bertindak :
Publik kini menaruh harapan kepada Bupati Humbang Hasundutan untuk segera mengambil langkah tegas:
- Membuka secara transparan daftar penerima tali asih
- Menjelaskan dasar hukum dan anggaran program
- Memastikan hak atlet dipenuhi
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Disparpora
Karate telah membuktikan diri sebagai cabang olahraga yang konsisten mengharumkan nama Humbang Hasundutan. Namun di balik prestasi tersebut, kini muncul dugaan bahwa penghargaan yang seharusnya diberikan justru tidak jelas realisasinya.
Publik tidak hanya menunggu klarifikasi, tetapi menuntut kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab.
Jika dugaan ini benar dan tidak segera diluruskan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sebuah dinas, melainkan masa depan atlet dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah itu sendiri. (PS/B.Nababan)

