POSKOTASUMATRA.COM | BANDA ACEH – Dinamika politik di tubuh DPRA kian memanas. Dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (06/04/2026), muncul manuver tak biasa dari sejumlah anggota dewan yang secara terbuka meminta bertemu langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tanpa melibatkan unsur pimpinan DPRA.
Permintaan mengejutkan itu disampaikan melalui interupsi oleh Rijaluddin di hadapan forum resmi. Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian dan memicu reaksi dari peserta sidang.
“Pak gubernur, kami seluruh anggota DPRA meminta berjumpa dengan pak gubernur tanpa pimpinan,” ucap Rijaluddin dalam forum, yang langsung disambut riuh dukungan dari sejumlah anggota lainnya.
Manuver ini dinilai bukan sekadar permintaan biasa. Publik mulai mencium adanya ketegangan serius di internal DPRA, bahkan memunculkan dugaan adanya “retak halus” antara anggota dan unsur pimpinan lembaga, di kutip dari beritakini.co , Senin (06/04/2026).
Situasi sempat memanas ketika pimpinan sidang mencoba mengendalikan jalannya rapat sebelum akhirnya memberikan ruang kepada Rijaluddin untuk menyampaikan interupsi. Momen ini memperlihatkan adanya dinamika yang tidak lagi bisa ditutup-tutupi di ruang publik.
Langkah meminta bertemu gubernur tanpa pimpinan dinilai sebagai sinyal kuat adanya ketidakpuasan atau bahkan ketidakpercayaan terhadap struktur kepemimpinan yang ada. Tidak sedikit pihak menilai, ini bisa menjadi pintu masuk terbukanya konflik internal yang selama ini hanya beredar di balik layar.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait agenda di balik permintaan pertemuan tersebut. Namun, spekulasi terus bergulir—mulai dari isu kebijakan strategis hingga dugaan persoalan internal yang lebih dalam.
Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh maupun Gubernur Aceh terkait permintaan kontroversial tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam publik Aceh. Jika benar ada gejolak di internal DPRA, maka transparansi kepada masyarakat menjadi hal yang tak bisa lagi ditunda. Pasalnya, dinamika di tubuh legislatif berpotensi berdampak langsung pada jalannya pemerintahan daerah.
Kini publik menunggu: ada apa sebenarnya di balik permintaan “tanpa pimpinan” ini? Apakah sekadar komunikasi biasa, atau tanda awal dari konflik yang lebih besar? (PS/ASP)
