POSKOTASUMATRA .COM|BANDA ACEH—ukungan terhadap langkah tegas Gubernur Aceh, Mualem, dalam menunda persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman terus mengalir. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi I DPRA, Ceulangiek, yang menilai keputusan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Aceh memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah.
Menurut Ceulangiek, potensi migas South Andaman merupakan aset berharga yang harus dikelola secara cermat dan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh. Karena itu, penundaan PoD dinilai sebagai upaya untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan, mulai dari nilai tambah ekonomi hingga keterlibatan daerah, mendapat perhatian yang memadai.
“Langkah tegas Mualem menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak Aceh. Kekayaan alam yang dimiliki daerah ini tidak boleh hanya menjadi objek eksploitasi, tetapi harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan industri pengolahan migas di Aceh, termasuk penguatan kawasan industri seperti KEK Arun, harus menjadi bagian dari agenda besar pengelolaan South Andaman. Dengan demikian, hasil sumber daya alam tidak hanya dinikmati dalam bentuk pendapatan daerah, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, Ceulangiek juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki dasar hukum yang kuat terkait pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan berbagai kesepakatan yang memberikan kewenangan serta hak bagi daerah untuk memperoleh manfaat yang adil dari sektor migas.
Menurutnya, keberanian Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali berbagai aspek sebelum memberikan persetujuan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung langkah tersebut demi memastikan kekayaan alam Aceh benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
“South Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh. Jangan sampai sumber daya yang begitu besar hanya dinikmati oleh pihak luar tanpa meninggalkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Aceh,” tegasnya.
Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, langkah Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan pengelolaan migas yang lebih berkeadilan diharapkan mampu membuka jalan bagi terwujudnya Aceh yang mandiri, maju, dan sejahtera di masa depan.(PS|IMAM)
