 |
| Wakil Ketua DPRD Asahan Fraksi Demokrat, Joko Panjaitan, SH |
POSKOTASUMATERA.COM - Asahan - Wakil Ketua DPRD Fraksi Demokrat Kabupaten Asahan, Joko Panjaitan, SH, menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya honor yang diterima Bilal Mayit (pengurus jenazah) dan penggali kubur di sejumlah desa di Kabupaten Asahan.
Dirinya menyebut, para petugas sosial-keagamaan tersebut saat ini hanya menerima honor sebesar Rp50.000 per bulan dari anggaran sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.
Pernyataan itu disampaikan Joko Panjaitan di hadapan tokoh pemuda dan awak media pada, Sabtu, (2/5/2026).
Ia mengaku sangat prihatin setelah mendengar langsung keluhan para Bilal Mayit dan penggali kubur di berbagai Tempat Pemakaman Umum (TPU).
“Saya hampir tak sanggup mendengar keluhan mereka. Honor yang diberikan hanya Rp: 50 ribu per bulan, bukan per pekerjaan. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya mereka bisa menerima antara Rp:150 ribu hingga Rp : 300 ribu per bulan,” ujar Joko.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mencerminkan rasa kepatutan dan penghargaan terhadap peran sosial dan keagamaan yang dijalankan para petugas tersebut.
Ia menegaskan, meskipun sebagian dari mereka bekerja dengan niat ibadah, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan yang layak.
“Ini adalah amal jariyah jika dilihat dari sudut pandang agama. Tapi bukan berarti pemerintah boleh mengabaikan kesejahteraan mereka. Kita sedih dan malu melihat kondisi ini. Silakan cek langsung ke desa-desa, apa yang saya sampaikan ini benar adanya,” ketusnya.
Joko dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mengkritisi kebijakan eksekutif juga menilai penurunan honor tersebut perlu dijelaskan secara transparan.
Politisi muda handal partai Demokrat ini pun mendesak agar Pemkab Asahan segera menuntaskan persoalan ini dan mengembalikan nilai honor yang lebih manusiawi.
Senada dengan itu, sejumlah kalangan serta aktivis di Kisaran turut menyampaikan keprihatinannya.
Ketua DPC LSM Pijar Keadilan Demokrat Asahan, Budi Aula Negara, SH menilai penurunan anggaran secara drastis tanpa koordinasi dengan DPRD merupakan langkah yang tidak tepat dan berpotensi memberi persepsi yang miring ditengah masayarakat.
“Peran Bilal Mayit dan penggali kubur sangat mulia. Jika tidak dihargai dengan layak, ini bisa menurunkan minat generasi muda untuk menjalankan tugas-tugas sosial keagamaan di masa depan,” pungkas Budi.
Sejumlah elemen masyarakat berharap Bupati Asahan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Hingga kini, belum diketahui secara pasti alasan penurunan honor yang disebut mencapai hingga 300 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, pihak Dinas Sosial Kabupaten Asahan belum memberikan keterangan resmi. Saat awak media mendatangi kantor Dinas Sosial, kepala dinas tidak berada di tempat. (PS/Joko)
