POSKOTASUMATRA.COM | ACEH TENGGARA – Aksi pemblokiran jalan yang dilakukan warga Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai bentuk protes atas belum terealisasinya bantuan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir, akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, Sabtu (06/6/2026).
Sebelumnya, sejumlah warga korban banjir melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya realisasi bantuan yang telah lama dijanjikan pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Dalam aksi itu, warga meminta kejelasan terkait pembangunan huntara maupun huntap yang hingga kini belum mereka terima.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya memperjuangkan penanganan bagi masyarakat terdampak banjir, termasuk terkait bantuan hunian sementara dan hunian tetap yang saat ini masih dalam proses koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dalam keterangannya kepada awak media Poskotasumatra.com melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (6/6/2026), Salim Fakhry mengungkapkan bahwa dirinya saat ini tengah melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, guna membahas berbagai program pembangunan serta penanganan pascabencana di Aceh Tenggara.
"Saat ini saya sedang bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Bapak Jarwansah. Beliau juga merupakan putra daerah kebanggaan Aceh Tenggara yang saat ini menduduki jabatan strategis di BNPB Pusat. Semoga dengan duduk bersama ini dapat menghasilkan langkah-langkah yang baik untuk kemajuan Aceh Tenggara, terutama bagi masyarakat korban banjir yang terdampak musibah beberapa waktu lalu," ujar Salim Fakhry.
Menurut Bupati, koordinasi yang sedang dilakukan bersama BNPB diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk realisasi bantuan yang selama ini dinantikan masyarakat korban banjir di Kecamatan Ketambe dan wilayah terdampak lainnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas tuntutan warga yang meminta kepastian terkait pembangunan huntara maupun huntap. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program penanganan pascabencana dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, warga berharap hasil koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan BNPB dapat segera membuahkan hasil nyata sehingga para korban banjir tidak lagi menunggu dalam ketidakpastian terkait tempat tinggal yang layak pascabencana. (PS/ASP)
