POSKOTASUMATRA.COM | ACEH TENGGARA – Kesabaran masyarakat korban banjir di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, tampaknya mulai berada di titik akhir. Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Ketambe Bersatu turun menggelar aksi penyampaian aspirasi di Desa Lawe Penanggalan, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (10/8/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan bantuan Jaminan Hidup (Jadup), Hunian Tetap (Huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH) yang disebut warga hingga kini belum direalisasikan atau belum diterima oleh para korban banjir.
Dengan membawa sejumlah poster dan tulisan tuntutan, warga menyuarakan keresahan mereka secara terbuka. Mereka meminta pemerintah tidak lagi memberikan jawaban normatif, melainkan menyampaikan kepastian kapan bantuan tersebut benar-benar turun kepada masyarakat terdampak.
Salah seorang warga, Samsul Bahri, menegaskan masyarakat sudah terlalu lama menunggu realisasi bantuan.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Kami tidak butuh janji-janji lagi, yang kami butuhkan adalah bukti. Kalau memang bantuan itu ada untuk masyarakat korban banjir, kapan direalisasikan?” tegas Samsul Bahri.
Menurut warga, persoalan tersebut bukan sekadar soal bantuan, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak bencana. Mereka berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status, mekanisme dan kepastian pencairan Jadup, Huntap maupun DTH.
Dalam aksi tersebut, sejumlah warga juga menyampaikan aspirasi secara bergantian. Mereka meminta agar persoalan bantuan korban banjir tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana kembali menjadi korban karena harus terus menunggu bantuan yang belum jelas kapan diterima,” menjadi salah satu keresahan yang mencuat dalam aksi.
Masyarakat Ketambe Bersatu berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun memberikan jawaban konkret. Mereka menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol dan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kepastian atas bantuan yang mereka tunggu pascabencana.
Hingga berita ini ditayangkan, masyarakat masih menantikan penjelasan dan langkah konkret pemerintah terkait tuntutan realisasi Jadup, Huntap dan DTH tersebut. (PS/ASP)
