POSKOTASUMATERA.COM, GUNUNGSITOLI - Seluruh fraksi DPRD Kota Gunungsitoli menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Sabtu (21/11/2026).
Rapat paripurna dihadiri Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Martinus Lase, S.H., dan diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Gunungsitoli atas hasil pembahasan Ranperda APBD 2027.
Selanjutnya, enam fraksi DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Amanat Demokrat, Gerindra, Hanura, Golkar-Perindo, dan NasDem, menyampaikan pendapat akhir masing-masing.
Dalam pendapat akhirnya, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam penandatanganan persetujuan bersama oleh Wakil Wali Kota Gunungsitoli dan Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli.
Dalam tanggapan Pemerintah Kota Gunungsitoli terhadap pandangan dan pendapat akhir fraksi-fraksi, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas berbagai saran, masukan, koreksi, dan rekomendasi selama proses pembahasan.
Pemerintah Kota Gunungsitoli, lanjutnya, berkomitmen memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Setiap Perangkat Daerah diharapkan menetapkan indikator kinerja, target keluaran, serta penerima manfaat secara jelas dan terukur sehingga penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan, pengawasan internal juga akan diperkuat melalui pengendalian oleh pimpinan Perangkat Daerah, reviu dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja maupun potensi risiko pelaksanaan kegiatan.
Salah satu perhatian strategis dalam APBD 2027 adalah pengalihan pengelolaan RSUD dr. M. Thomsen Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa kebutuhan rumah sakit telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027 secara selektif dan bertahap, dengan memprioritaskan komponen esensial guna menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan sejak awal tahun.
Pemerintah Kota Gunungsitoli juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias untuk memastikan proses pengalihan status kepegawaian, aset, kewajiban, dan pembiayaan rumah sakit berjalan tertib serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, Ranperda APBD hingga penjabaran APBD.
Keselarasan tersebut diperlukan agar setiap program dan alokasi anggaran mendukung prioritas pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, Ranperda APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan diproses melalui tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, para Asisten, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, serta jajaran Pemerintah Kota Gunungsitoli. (PS/356)

