Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah perkembangan persoalan hukum dan politik terkait dokumen pendidikannya.
"Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyo.
Meski demikian, Mensesneg menegaskan bahwa tidak benar Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan hukum terkait persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan tersebut tidak sah.
Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya turut menjadi bagian dari polemik mengenai dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi isu politik nasional dan mendapat perhatian sejumlah kalangan di parlemen.
Di tengah polemik tersebut, sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, DPR memiliki kewenangan menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Dorongan penggunaan hak tersebut membuat polemik dokumen pendidikan Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga berkembang menjadi persoalan politik di parlemen.
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri tersebut kini menambah perhatian terhadap perkembangan situasi politik di Istana.
Namun, perlu ditegaskan bahwa penyampaian niat mundur dalam pertemuan dengan Presiden tidak serta-merta berarti pengunduran diri telah resmi dilakukan. Hingga keterangan tersebut disampaikan, yang diungkapkan pemerintah adalah adanya niat yang disampaikan Gibran serta permintaannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur PTUN. (PS/210)
