.jpg)
POSKOTASUMATERA.COM-PADANGSIDIMPUAN – Proyek rehabilitasi kolam pada UPTD Perbenihan Ikan Hutaimbaru, Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp99.173.000 tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama terkait kesesuaian antara besaran anggaran, volume pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan.
Berdasarkan data kontrak, paket pekerjaan tersebut bernama Belanja Rehabilitasi Kolam UPTD Perbenihan Ikan Hutaimbaru dengan Nomor Kontrak 520.521.3/3095/SPK/PSP/VIII/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Yakusa Group dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender. Adapun sumber pembiayaannya berasal dari APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026.
Namun, berdasarkan informasi dan penilaian terhadap kondisi fisik pekerjaan, rehabilitasi tersebut disebut hanya mencakup pembangunan dek dengan panjang sekitar 40 meter dan ketinggian kurang lebih setengah meter. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas nilai kontrak sebesar Rp99,17 juta dengan volume pekerjaan yang terlihat di lapangan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan kualitas pengerjaan yang dinilai belum sepenuhnya meyakinkan. Bahkan, muncul dugaan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan secara kurang maksimal atau terkesan asal jadi. Meski demikian, penilaian tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis secara objektif dengan mengacu pada spesifikasi pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, serta dokumen kontrak.
Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, setiap penggunaan anggaran publik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, kesesuaian antara volume pekerjaan, spesifikasi material, metode pelaksanaan, serta hasil akhir menjadi aspek penting yang harus dipastikan. Nilai kontrak tidak hanya dipertanggungjawabkan melalui penyelesaian administrasi, tetapi juga melalui mutu fisik pekerjaan yang dapat memberikan manfaat nyata.
Mengingat proyek tersebut berkaitan dengan fasilitas perbenihan ikan, kualitas infrastruktur kolam juga memiliki peran penting dalam menunjang operasional pembenihan dan pengembangan sektor perikanan. Karena itu, Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan diharapkan melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh, termasuk memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Publik pun berharap pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, dan pelaksana proyek, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran serta volume pekerjaan yang direalisasikan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan perlu dilakukan agar penggunaan APBD benar-benar memberikan hasil yang berkualitas dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.(PS/TIM)
