POSKOTASUMATERA.COM, MEDAN - Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias TA. 2022 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (09/11/2026).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menghadirkan saksi untuk diperiksa terhadap ke-6 (enam) terdakwa dalam perkara dengan nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700.
Adapun ke-6 terdakwa tersebut sebagai berikut:
1. Juang Putra Zebua, S.T., M.M., PNS/PPK.
2. Fredy Ligim Putra Zebua, ST., Penyedia/Direktur PT. Viola Cipta Mahakarya.
3. Ir. Lianus Ndruru, MM., Manajemen Konstruksi/Direktur PT. Artek Utama.
4. Lister Boy Lase, S.Kep., Ners., Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2022-2023.
5. Oberlin Kurniawan Gea, S.K.M., MPH., PNS/Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2024.
6. Rahmani Oktaviani Zandroto, S.K.M., PNS/Pengguna Anggaran.
Sidang dipimpin Majelis Hakim M. Nazir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Syahrizal Munthe, S.H., M.H. dan M. Fauzi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta Risna, S.H. sebagai Panitera Pengganti.
Saksi Ungkap Dokumen Wajib Tidak Ada, Tapi Pembayaran Tetap Cair
Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan hari ini adalah Yapintar Mendrofa selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nias TA. 2022.
Di dalam persidangan, saksi memberikan keterangan yang cukup mengejutkan. Dari hasil verifikasi terhadap 27 item dokumen pembayaran 100%, saksi menemukan bahwa Jaminan Pemeliharaan tidak ada dan Asuransi Tenaga Kerja/Astek tidak ada, padahal kedua dokumen tersebut merupakan kewajiban mutlak penyedia sesuai ketentuan kontrak dan regulasi pengadaan.
Saksi menyampaikan kekurangan dokumen wajib tersebut kepada PPTK, Bendahara, PPK (Juang Putra Zebua), dan secara langsung kepada KPA (Oberlin Kurniawan Gea) sebelum pembayaran 100% dicairkan, namun tidak ada tanggapan dari PPK maupun KPA, serta dokumen Jaminan Pemeliharaan tersebut tidak pernah diserahkan oleh penyedia maupun PPK hingga uang dicairkan.
Meskipun syarat wajib Jaminan Pemeliharaan dan Astek tidak ada serta Berita Acara Pembayaran tidak ditandatangani oleh PPK, KPA Oberlin Kurniawan Gea tetap memproses dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan sepengetahuan PA Rahmani Oktaviani Zandroto, di mana pencairan 100% tersebut dapat lolos dan cair sepenuhnya karena didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PA Rahmani Oktaviani.
Kejari Gunungsitoli Komitmen Profesional
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk senantiasa bekerja secara profesional, proporsional, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani setiap perkara, termasuk perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tetap transparan dan terbuka terhadap informasi publik. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja diembuskan untuk melemahkan semangat penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. (PS/356)
