POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS – Tidak boleh ada barang bukti yang dibiarkan tanpa kepastian hukum. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara tuntas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen tersebut ditegaskan Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan melalui kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dari 10 perkara tindak pidana umum, Selasa (10/11/2026).
Pemusnahan ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan bagian penting dari mata rantai penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap perkara yang telah diputus pengadilan benar-benar diselesaikan hingga tahap eksekusi.
Dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., kegiatan tersebut memperlihatkan keseriusan jajaran Kejari Humbahas dalam menjalankan kewenangan sebagai pelaksana putusan pengadilan sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) itu mencakup barang bukti dari perkara periode April hingga Oktober 2026.
Kajari Donald T.J. Situmorang hadir didampingi Kepala Seksi PAPBB Surya Ramadhany Harahap, S.H., bersama jajaran pejabat struktural Kejari Humbahas, yakni Kasi Intelijen Van Barata Semenguk, S.H., M.H., Kasi Tindak Pidana Umum Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Kasi Tindak Pidana Khusus Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H., serta Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Joharlan Hutagalung, S.H., M.H.
Sejumlah unsur lintas instansi turut menyaksikan kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Polres Humbahas Ipda Ocve Samosir, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan Djian Fadilla Nasution, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Alexander Gultom, Camat Doloksanggul Andry D. Purba, S.H., M.M., perwakilan Koramil 05/Doloksanggul Pelda T. Manalu, Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., serta tokoh agama Irfan Hidayat Hutagalung.
10 Perkara, 25 Item Barang Bukti Menjadi Objek Eksekusi
Kepala Seksi PAPBB Surya Ramadhany Harahap dalam pemaparannya menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 10 perkara tindak pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Rinciannya terdiri atas empat perkara Orang dan Harta Benda (Oharda), dua perkara Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL), serta empat perkara narkotika dan zat adiktif lainnya.
Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 25 item barang bukti dimusnahkan, termasuk narkotika jenis ganja dan sabu-sabu.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, ganja kering memiliki berat bruto 16,96 gram dan netto 16,44 gram. Sementara sabu-sabu memiliki berat bruto 3,34 gram dan netto 1,32 gram.
Selain narkotika, sejumlah barang bukti lainnya juga dimusnahkan, antara lain parang, tombak, bong, plastik klip, mancis, pecahan kaca, ember, cangkul, karung, bungkus rokok, kertas, buku, pulpen, dan kunci Y.
Surya menegaskan bahwa pemusnahan merupakan bagian dari tugas rutin Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Langkah tersebut sekaligus memastikan proses penanganan perkara tidak berhenti pada penjatuhan putusan, tetapi dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban eksekusi sesuai ketentuan hukum.
Donald Situmorang: Pemusnahan Bukan Sekadar Seremonial
Dalam sambutannya, Kajari Humbahas Donald T.J. Situmorang menekankan bahwa pemusnahan barang bukti memiliki makna strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan Kejaksaan sekaligus keterbukaan kepada masyarakat bahwa barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditangani sesuai prosedur.
"Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat," tegas Donald.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap ancaman narkotika yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda dan menghambat pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, pemberantasan narkotika membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum serta dukungan nyata seluruh lapisan masyarakat.
"Pemusnahan ini bukan sekadar seremonial, tetapi memiliki makna penting sebagai bentuk komitmen kita dalam memberantas tindak pidana, khususnya narkotika yang sangat merusak generasi bangsa," ujarnya.
Donald berharap pelaksanaan kegiatan tersebut semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dan seluruh institusi penegak hukum.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta menjauhkan diri dari segala bentuk tindak pidana.
Polres Humbahas Dorong Sinergitas Penegakan Hukum
Dukungan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang bukti juga disampaikan perwakilan Kapolres Humbahas melalui Kanit Tipiter.
Dalam penyampaiannya, pihak kepolisian menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya koordinasi dan kerja sama antaraparat penegak hukum dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pihaknya mengimbau seluruh stakeholder dan masyarakat agar membangun komunikasi serta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana.
Sinergi yang kuat antara kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum.
Penegakan Hukum yang Transparan, Profesional dan Berintegritas
Pemusnahan barang bukti tersebut mengandung pesan penting bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara menyeluruh. Tidak hanya mengungkap tindak pidana dan menghadirkan pelaku ke hadapan pengadilan, tetapi juga memastikan setiap putusan dijalankan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, keterbukaan dalam pelaksanaan eksekusi menjadi bagian penting untuk menjaga integritas kelembagaan dan kepercayaan masyarakat.
Kejari Humbahas melalui kegiatan ini kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dan kewenangan secara profesional, transparan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harapannya, langkah tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa setiap tindak pidana memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, barang bukti harus dituntaskan sesuai putusan, dan kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata serta integritas. (PS/B.Nababan )
