Sebab, selain tidak adanya papan informasi, pejabat di perusahaan negara tersebut juga enggan memberikan penjelasan sehingga proses pekerjaan proyek tersebut syarat kejanggalan.
Belum lagi, material digunaka untuk pekerjaan proyek diragukan keabsahan legalitasnya. Dengan dirahasiakannya pekerjaan proyek, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dinilai menciptakan luang kejanggalan.
Ironisnya, salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu disebut-sebut vendor proyek. Pencatutan nama salah seorang oknum anggota DPRD Labuhanbatu itu diakui pimpinan PTPN IV Ajamu.
Sayangnya, pimpin di perusahaan plat merah itu seperti Manager, Asisten Tehnik maupun SDM (Humas) ketika dihubungi guna klarifikasi hingga sampai saat ini belum bersedia memberikan penjelasan.
(PS/DB)
