POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,-Keterbukaan informasi publik kembali menjadi topik hangat setelah muncul pemberitaan yang menyebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Benyamin Nababan, sulit ditemui wartawan. Bahkan, salah satu media online sempat menuliskan istilah “alergi wartawan” untuk menggambarkan dirinya.
Kabar tersebut sontak memicu perhatian publik, mengingat keterbukaan akses pejabat publik kepada media merupakan syarat penting bagi jalannya demokrasi dan transparansi pemerintahan. Namun, tudingan itu dengan cepat diluruskan. Benyamin dengan tegas membantah, menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menutup diri dari pers.
“Saya tidak anti wartawan. Media adalah mitra pemerintah. Saya sangat menghargai peran pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kadang memang ada agenda internal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi ini bukan soal menolak, melainkan soal waktu yang perlu diatur,” ujar Benyamin di Doloksanggul, Jumat (26/9/2025).
Untuk memastikan kebenaran, enam media nasional melakukan konfirmasi langsung kepada Benyamin pada Kamis malam (25/9). Melalui percakapan WhatsApp yang berlangsung sekitar pukul 21.42–21.45 WIB, wartawan dari putra bhayangkara.id, indonesiainews.com, berita jelajah indonesia.news, investigasi fakta.news, media metrotapraya .news, dan ribaknews.id memperoleh penjelasan langsung.
Dalam klarifikasi tersebut, Benyamin menguraikan bahwa ketika wartawan mencoba menemuinya, ia sedang menerima tamu sahabat lamanya, M. Situmorang, mantan Kepala BKPSDM Pemko Sibolga sekaligus mantan Wakil Wali Kota Sibolga. Kebetulan Situmorang yang berasal dari Parlilitan sedang pulang kampung ke Humbang dan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi.
“Kami sedang berdiskusi di ruang kerja, sehingga saya tidak sempat menerima tamu pada saat itu. Masa sahabat lama pulang kampung ke Humbang dilarang bertamu? Itu kan tidak masuk akal,” jelasnya.
Benyamin menduga, kekecewaan wartawan karena tidak berhasil bertemu langsung dengannya kemudian ditulis dengan istilah “alergi wartawan”. Padahal, menurutnya, penggunaan istilah tersebut sangat tidak tepat. “Ini soal waktu, bukan soal sikap terhadap profesi wartawan,” katanya menegaskan.
Di kalangan jurnalis, nama Benyamin Nababan bukanlah sosok asing. Saat menjabat Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), ia dikenal ramah, terbuka, dan mudah diajak berdialog. Banyak wartawan menuturkan, Benyamin tidak pernah memperlihatkan sikap birokratis yang kaku.
“Setiap kali kami butuh konfirmasi, beliau selalu menyambut dengan baik. Itu membuat kami merasa dihargai sebagai jurnalis,” ungkap seorang jurnalis senior di Taput.
Hal serupa disampaikan J. Therling Sianturi, S.H., Koordinator Media Tabloid Polmas Poldasu. Ia menilai gaya kepemimpinan Benyamin sederhana, merangkul, dan egaliter. “Beliau tidak pernah membeda-bedakan, selalu ramah, bahkan terkadang terasa lebih sebagai teman. Itu yang membuat kami merasa kehilangan setelah beliau pindah ke Humbahas,” ujarnya.
Tak hanya dari kalangan pers, sejumlah tokoh masyarakat juga mengapresiasi gaya kepemimpinan Benyamin yang humanis, dekat dengan bawahan, dan mampu membangun suasana kerja yang terbuka.
Kini, Benyamin dihadapkan pada tantangan besar sebagai Plt Kepala BKPSDM Humbahas. Data per September 2025 mencatat terdapat 16 jabatan Plt di lingkungan Pemkab Humbahas, mulai dari kepala dinas hingga kepala bidang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik, karena status Plt sering dianggap membatasi ruang gerak pengambilan keputusan strategis.
Benyamin tidak menampik realitas tersebut. Menurutnya, penempatan Plt adalah langkah sementara demi menjaga keberlangsungan roda pemerintahan. “Penempatan Plt bukan tujuan akhir. Proses pengisian jabatan definitif tetap berjalan sesuai aturan. Media berhak bertanya, dan kami berkewajiban menjawab,” jelasnya.
Lebih jauh, Benyamin menegaskan keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, melainkan kebutuhan demokrasi. Ia bahkan menyampaikan apresiasi kepada media yang berani bersikap kritis. “Saya sangat menghargai kritik.
Kritik itu ibarat cermin agar pemerintah bisa melihat kelemahannya. Bahkan kalau harus keras, silakan, asalkan kritik itu jujur, berbasis fakta, dan tetap disampaikan dengan bahasa yang membangun. Jangan ragu mengkritik kami, karena dari sana kami bisa belajar memperbaiki diri,” ungkapnya.
Menurutnya, pers yang hanya menyanjung justru bisa membuat pejabat terlena. Sebaliknya, kritik yang tajam namun elegan akan menjaga birokrasi tetap waspada, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Saya berharap wartawan di Humbahas tidak sekadar menulis apa adanya, tetapi berani menggali lebih dalam. Jangan takut tajam, asal tidak menjatuhkan. Pemerintah butuh media yang independen, kritis, dan berani menyuarakan suara rakyat.
Ditambahkannya, Hubungan pemerintah dengan media ibarat dua sisi mata uang. Pemerintah butuh media untuk menjangkau masyarakat, sementara media butuh pemerintah untuk memperoleh data yang valid, contohnya komunikasi publik yang jujur, cepat, dan empatik,” jelasnya.
Polemik soal tudingan “alergi wartawan” di Humbahas akhirnya terbukti hanya kesalahpahaman sesaat. Klarifikasi dari Benyamin Nababan menunjukkan bahwa pejabat publik bisa bersikap terbuka tanpa kehilangan wibawa birokrasi.
Ia menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga komunikasi sehat dengan insan pers, di mana kritik dan transparansi menjadi bagian dari proses demokrasi yang dinamis. “Mari kita bersama-sama menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dan media. Karena pada akhirnya, yang paling diuntungkan dari sinergi ini adalah masyarakat,” pungkas Benyamin.
Dengan demikian, kasus di Humbahas bukan sekadar polemik lokal, melainkan refleksi tantangan nasional dalam membangun pemerintahan yang transparan. Sinergi antara pemerintah dan pers akan selalu menjadi kunci utama agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat. (PS/BN)
