POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS ,- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam pembahasan rancangan kebijakan fiskal dan keuangan daerah. Hal ini tampak dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang digelar pada Jumat (7/11/2025),
"Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menyampaikan Nota Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, didampingi Wakil Ketua DPRD Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, SH, M.AP, Sekda Chr. Rudianto Marbun, M.Pd, dan para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Dalam sambutannya, Bupati Oloan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, kritik, dan saran konstruktif terhadap rancangan kebijakan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bentuk tanggung jawab dan perwujudan fungsi pengawasan serta aspirasi rakyat dalam merumuskan arah pembangunan Humbang Hasundutan ke depan.
“Pemandangan umum fraksi adalah bagian penting dari proses kebijakan daerah. Pandangan, saran, dan masukan dari DPRD akan menjadi bahan perbaikan kami untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal berpihak kepada masyarakat dan memperkuat pelayanan publik,” ujar Bupati Oloan.
“Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program kegiatan tetap dapat diarahkan ke Kabupaten Humbang Hasundutan tahun depan,” jelas Bupati.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebesar 9,13%, namun Pemkab berkomitmen memperkuat kapasitas fiskal dengan berbagai langkah, seperti:
- Pembaruan regulasi tarif pajak dan retribusi,
- Pembentukan tim terpadu pengawasan dan pengendalian,
- Inovasi digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
- Inventarisasi aset daerah sebagai sumber PAD tambahan.
Bupati Oloan menjelaskan bahwa alokasi belanja operasi mencapai 77,72%, bukan karena peningkatan belanja absolut, melainkan akibat penyesuaian komposisi belanja akibat terbatasnya ruang fiskal. Fokus utama tetap pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan operasional pemerintahan.
“Pemerintah akan terus menekan belanja yang tidak produktif dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, belanja modal dialokasikan secara terbatas karena adanya penurunan dana transfer pusat. Namun Pemkab tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan investasi infrastruktur dasar.
Bupati Humbahas menanggapi satu per satu pandangan fraksi DPRD:
- Fraksi Golkar Solidaritas menyoroti minimnya anggaran infrastruktur. Pemkab berjanji memperhatikan pemerataan pembangunan sesuai misi ketiga 2025–2029, yakni pembangunan infrastruktur berasaskan keadilan dan kelestarian lingkungan.
- Fraksi Hanura menekankan pentingnya akuntabilitas Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah sependapat dan berkomitmen menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
- Fraksi Nasdem menyoroti perencanaan infrastruktur yang belum optimal. Bupati menjawab bahwa Pemkab telah menerapkan perencanaan berbasis data dan akan memperkuat koordinasi serta transparansi pelaksanaan kegiatan.
- Fraksi Gerindra dan Fraksi Gabungan mendorong pemerataan anggaran antar wilayah dan peningkatan sektor pertanian serta irigasi. Pemkab sependapat dan memastikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pembangunan infrastruktur irigasi tahun depan.
Nota jawaban ini menjadi dasar penting dalam proses pembahasan dan penetapan APBD 2026. Melalui tanggapan ini, pemerintah dan DPRD membangun kesepahaman tentang arah kebijakan fiskal daerah, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
“Ke Baktiraja membeli mangga, naik kuda dari Simbara,Nota jawaban sudah dibaca, kolaborasi yang baik tetap terjaga.”
Pantun tersebut pun dibalas dengan pantun Batak oleh Ketua DPRD Parulian Simamora yang disambut tepuk tangan peserta rapat sebagai simbol semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. (PS/BN)
