Bupati Dairi dalam sambutan tertulisnya yang
dibacakan oleh Wakil Bupati mengatakan KUA dan PPAS TA 2026 yang telah
disepakati Bersama ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam
penyusunan RKA SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknisi Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Dairi TA 2026.
"Kami menyadari selama pembahasan
dilakukan, kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara pihak eksekutif dengan
Bapak/Ibu Dewan yang terhormat. Semuanya itu merupakan dinamika kehidupan
berdemokrasi dan muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dairi," ujar Wakil Bupati
Penandatanganan ini turut disaksikan oleh
Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Sekretaris Dewan Bahagia Ginting,
para Anggota DPRD Dairi serta Pimpinan OPD. (PS/K.TUMANGGER).
