POSKOTASUMATERA.COM- JAKARTA
Di tengah upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—publik dikejutkan oleh beredarnya potongan video lama yang kembali diangkat dan diarahkan sebagai fitnah terhadap Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2009–2014 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Video yang bersumber dari film Years of Living Dangerously itu disebarkan dengan narasi bahwa Zulhas dianggap bertanggung jawab atas bencana yang terjadi karena dugaan penerbitan izin konsesi lahan sawit di kawasan Tesso Nilo, Riau. Narasi ini langsung dibantah dan dikecam keras oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA).
Ketua Umum PP IPA, Muhammad Amril Harahap, menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar dan sengaja dipelintir.
“Video yang beredar itu telah dipotong dan tidak sesuai konteks aslinya. Publik harus objektif melihat bagaimana film itu dibuat dan apa kepentingannya,” tegas Amril.
Menurut Amril, kedatangan aktor Hollywood Harrison Ford ke kantor Kementerian Kehutanan kala itu awalnya bertujuan untuk berdiskusi terkait Hotel Indonesia yang telah dikonfirmasi UKP4. Namun setibanya di lokasi, adegan yang direkam ternyata berbeda dari agenda awal dan justru menjadikan Zulhas sebagai objek framing negatif dalam film tersebut.
Amril bahkan meminta publik menonton kembali penjelasan lengkap insiden itu dalam program Mata Najwa, Metro TV, yang menampilkan klarifikasi langsung dari pihak pemerintah saat itu.
Ia juga menilai bahwa komunikasi yang terjadi antara Harrison Ford dan Zulhas saat itu dipengaruhi perbedaan pemahaman bahasa, sehingga ekspresi Zulhas yang sempat tersenyum justru disalahartikan sebagai sikap tidak serius.
Amril menambahkan bahwa setelah mewawancarai Zulhas, Harrison Ford juga mewawancarai Presiden SBY. Ia menduga terjadi upaya pembentukan citra buruk terhadap tokoh nasional Indonesia.
Amril menduga ada agenda tertentu di balik pembuatan film tersebut, termasuk indikasi motif politik global.
Rekam Jejak Zulhas Dinilai Selalu Pro-Rakyat
Amril mengingatkan bahwa rekam jejak Zulhas sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru banyak berpihak kepada rakyat kecil.
Ia menyebut, Zulhas merupakan tokoh yang berani membuka akses legal perhutanan sosial seluas 450.000 hektare untuk masyarakat, bukan untuk korporasi besar.
Terkait perambahan hutan Tesso Nilo, Amril menegaskan bahwa praktik ilegal itu dilakukan oleh korporasi yang marak pada 2014–2024, jauh setelah Zulhas tidak lagi menjabat sebagai menteri.
“Ini fakta. Justru video lama diputar ulang untuk menutupi perambahan besar-besaran yang terjadi belakangan,” tambahnya.
Kritik Terhadap Praktik Ilegal Logging di Tiga Provinsi
Sebagai putra daerah Sumatera Utara, Amril menyoroti bahwa kerusakan hutan masif—yang diduga turut memperparah bencana—terjadi dalam lima tahun terakhir. Ia menuding ada perusahaan dan oknum pejabat daerah yang terlibat, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum di kawasan Bukit Barisan.
Ia menegaskan bahwa hoaks terhadap Zulhas tidak relevan dengan kondisi Aceh, Sumut, dan Sumbar karena secara geografis tidak memiliki keterkaitan.
“Sudahilah tindakan fitnah ini. Jangan jadikan bencana sebagai alat politisasi. Fokus kita adalah pemulihan pascabencana dan reboisasi hutan yang gundul,” tutup Amril.
(PS/SAUFI)
