 |
| Kaban BKPSDM Kab.Humbang Hasundutan Sumut |
Benyamin Nababan, S.H., S.Pd., M.M.,
POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS ,- Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa proses promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini tidak lagi rumit, berlarut-larut, maupun berisiko secara hukum".Pemerintah daerah diminta untuk tidak ragu dan lebih berani melakukan penataan serta redistribusi ASN demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XVII Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Kota Batam, Senin (20/01/2026)".Rakernas ini dihadiri para bupati dari seluruh Indonesia dan mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Kepala Daerah Punya Kewenangan Penuh sebagai PPK
Dalam paparannya, Prof. Zudan menegaskan bahwa menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing.
Sebagai PPK, kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengangkatan, pemindahan, promosi, hingga pemberhentian ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, masih berkembang anggapan bahwa mutasi ASN merupakan proses yang berisiko tinggi dan rawan pelanggaran aturan.
Padahal, regulasi yang berlaku justru telah memberikan ruang kewenangan yang jelas dan perlindungan hukum bagi kepala daerah selama kebijakan yang diambil sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Sebagai PPK, kepala daerah tidak perlu ragu. Kewenangan sudah jelas dan negara memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang menjalankan tugas secara profesional,” tegas Prof. Zudan.
Prof. Zudan menjelaskan bahwa transformasi sistem manajemen ASN berbasis digital yang dikelola BKN telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola kepegawaian nasional. Seluruh proses mutasi ASN kini dilakukan melalui sistem terintegrasi secara nasional.
Dalam sistem tersebut, persetujuan mutasi memiliki batas waktu maksimal lima hari kerja. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada respons, maka persetujuan akan diberikan secara otomatis pada hari keenam.“Ini adalah bentuk kepastian dan percepatan layanan".;Tidak boleh lagi ada proses mutasi yang menggantung tanpa kejelasan,” jelasnya.
Kondisi ini sangat berbeda dengan praktik sebelumnya, di mana pemindahan pegawai dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan akibat birokrasi berlapis yang melibatkan banyak instansi".Lebih lanjut, Prof. Zudan menekankan bahwa percepatan mutasi ASN bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pegawai yang masih terjadi di banyak daerah. Ketimpangan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Ia mencontohkan kondisi di sektor pendidikan, ketika satu sekolah mengalami kelebihan guru sementara sekolah lain kekurangan tenaga pendidik. Dalam situasi tersebut, kepala daerah dapat langsung memerintahkan pemindahan ASN tanpa harus menunggu persetujuan lintas instansi, selama sesuai ketentuan.
“Remapping dan redistribusi ASN harus dilakukan berani dan cepat. Kalau beban kerja tidak seimbang, pelayanan kepada masyarakat pasti terganggu,” ujarnya". Prof. Zudan juga menegaskan bahwa peran kepala daerah bersifat strategis, yakni menetapkan arah kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan teknis mutasi dan promosi ASN menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, seperti BKD atau BKPSDM serta kepala OPD.
Pusat Nilai Tidak Ada Alasan Menunda
Dengan sistem yang semakin sederhana, transparan, dan cepat, pemerintah pusat menilai tidak ada lagi alasan bagi kepala daerah untuk menunda penataan ASN. Keberanian mengambil keputusan dinilai menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Menanggapi penegasan Kepala BKN tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Humbang Hasundutan, Benyamin Nababan, S.H., S.Pd., M.M., menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam menata ASN secara lebih profesional dan akuntabel.
Menurut Benyamin, penegasan kewenangan PPK memberikan kepastian hukum dan kejelasan peran bagi kepala daerah, sekaligus menghapus keraguan dalam mengambil kebijakan mutasi dan promosi ASN.“Penegasan dari Kepala BKN ini sangat penting".Kini semakin jelas bahwa kepala daerah memiliki kewenangan penuh sebagai PPK, sehingga penataan ASN dapat dilakukan secara berani namun tetap bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menilai, penerapan sistem digital oleh BKN telah memangkas birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengelolaan kepegawaian di daerah.
“Dengan sistem yang terintegrasi dan batas waktu persetujuan yang jelas, proses mutasi ASN tidak lagi berlarut-larut. Ini memberikan kepastian dan kemudahan bagi daerah,” jelas Benyamin.
Lebih lanjut, Benyamin menyebut kebijakan ini sebagai momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melakukan remapping dan redistribusi ASN secara objektif dan proporsional, berbasis analisis jabatan, analisis beban kerja, serta kebutuhan riil pelayanan masyarakat.
Ia mengakui bahwa dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan distribusi ASN antar perangkat daerah, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.“Penataan ASN tidak bisa lagi ditunda. ASN harus ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi agar pelayanan publik berjalan optimal,” tegasnya.
Benyamin juga menegaskan komitmen BKPSDM Humbang Hasundutan sebagai leading sector teknis dalam pengelolaan ASN di daerah. Seluruh proses promosi dan mutasi ASN akan dilaksanakan berdasarkan prinsip merit sistem, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami memastikan setiap kebijakan mutasi dan promosi ASN berbasis kinerja, kompetensi, dan integritas, bukan semata-mata pertimbangan administratif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat akan menjadi prioritas dalam penataan ASN ke depan.
“Tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih cepat, merata, dan berkualitas bagi masyarakat Humbang Hasundutan,” tambahnya. Menutup pernyataannya, Benyamin menegaskan kesiapan BKPSDM Humbang Hasundutan untuk bersinergi dengan BKN dan seluruh perangkat daerah guna mengimplementasikan kebijakan ini secara optimal". Dengan dukungan sistem yang kuat dari pemerintah pusat dan komitmen daerah, kami optimistis tata kelola ASN di Humbang Hasundutan akan semakin profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor ; PS/B.Nababan
