POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Pemerintah Kota Medan resmi mengusulkan penanganan infrastruktur jalan di kawasan Simpang Titipapan kepada Komisi V DPR RI sebagai langkah strategis mengurai kemacetan parah yang kerap melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, khususnya menuju kawasan Medan Utara.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Gibson Panjaitan, dalam rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang digelar di Rumah Pompa Underpass Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Jumat (30/1/2026).
Rapat strategis itu turut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda, serta jajaran pemangku kepentingan infrastruktur pusat dan daerah. Dalam forum tersebut, Gibson tampil sebagai representasi teknokratis Pemko Medan, menguraikan urgensi penanganan Simpang Titipapan sebagai simpul kemacetan kronis yang berdampak luas pada aktivitas ekonomi, mobilitas warga, dan efisiensi transportasi regional.
“Kami memohon perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat untuk penanganan kemacetan di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di Simpang Titipapan. Kondisinya sangat krusial karena kemacetan bisa terjadi berjam-jam dan berdampak langsung pada produktivitas masyarakat,” tegas Gibson dalam pemaparannya.
Gibson Panjaitan Dorong Percepatan Solusi Infrastruktur Terintegrasi
Lebih dari sekadar menyampaikan usulan, Gibson dinilai berperan penting dalam mendorong percepatan solusi infrastruktur berbasis data teknis dan kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan bahwa penanganan Simpang Titipapan harus masuk dalam skala prioritas nasional, mengingat kawasan tersebut menjadi jalur utama distribusi logistik dan pergerakan ekonomi di Medan Utara.
Tak hanya fokus pada persoalan kemacetan, Gibson juga mengangkat isu strategis lain yang selama ini menjadi tantangan Kota Medan, yakni penanganan banjir. Ia mengungkapkan bahwa diperlukan penambahan alat berat amfibi untuk mendukung normalisasi tiga sungai besar yang melintasi Kota Medan beserta anak sungainya, yang kerap meluap saat curah hujan tinggi.
“Kami telah menyerahkan proposal permohonan alat berat amfibi. Ini penting agar normalisasi sungai dapat dilakukan secara maksimal, berkelanjutan, dan lebih responsif terhadap potensi banjir,” jelas Gibson.
Respons Positif Komisi V DPR RI, Usulan Masuk Prioritas Nasional
Kedua usulan krusial tersebut — penanganan kemacetan Simpang Titipapan dan penguatan armada alat berat amfibi untuk pengendalian banjir — mendapat respons positif dari Komisi V DPR RI. Aspirasi Pemko Medan dinyatakan akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan, sejalan dengan agenda peningkatan konektivitas dan ketahanan perkotaan.
Langkah aktif yang diambil Pemko Medan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mencari solusi nyata atas persoalan infrastruktur yang selama ini membebani warga. Peran Gibson Panjaitan sebagai ujung tombak teknis dan komunikatif dalam forum nasional tersebut turut memperkuat posisi Kota Medan dalam mengamankan dukungan pusat untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
(PS/M.FAUZI)
