Kalapas Kelas IIB Tanjung Balai Asahan, Refin Tua Simanullang bersama Trisno W. Tarigan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) saat memberikan penguatan dan penegasan komitmen Zona Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. (POSKOTA/SAUFI)
POSKOTASUMATERA.COM- TANJUNGBALAI
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Tanjung Balai Asahan bersama Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) memberikan penguatan dan penegasan komitmen Zona Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (12/1/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat disiplin serta menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bersih dari segala bentuk pelanggaran serta praktik terlarang.
Kalapas Kelas IIB Tanjung Balai Asahan, Refin Tua Simanullang, secara langsung menyampaikan arahan tegas kepada para WBP agar senantiasa mematuhi seluruh tata tertib dan peraturan yang berlaku di dalam lapas. Ia menegaskan bahwa komitmen Zona Zero Halinar bukan sekadar slogan, melainkan kebijakan yang wajib dipatuhi bersama demi menjaga keamanan dan ketertiban.
“Tidak ada toleransi terhadap kepemilikan handphone ilegal, praktik pungutan liar, maupun penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Semua pihak harus berperan aktif menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas,” tegas Kalapas.
Dalam kegiatan tersebut, Kalapas didampingi langsung oleh Kepala KPLP, Trisno Witanta Tarigan, beserta jajaran petugas KPLP yang turut memastikan jalannya kegiatan berlangsung tertib dan kondusif.
Penguatan Zona Zero Halinar ini bertujuan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, memberantas praktik pungutan liar baik yang melibatkan oknum petugas maupun warga binaan, serta melarang penggunaan alat komunikasi ilegal guna menghindari potensi tindak kejahatan, khususnya penipuan dari dalam lapas.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Tanjung Balai Asahan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan kredibel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta penegakan integritas di lingkungan pemasyarakatan.
(PS/SAUFI)
