POSKOTASUMATRA.COM - KUTACANE – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 di wilayah kerja KPPN Kutacane, yang meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, menunjukkan capaian yang positif. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Press Release APBN TA 2025 yang dilaksanakan pada Senin, 26 Januari 2026, bertempat di Aula KPPN Kutacane. Kamis (29/01/2026)
Kepala KPPN Kutacane menyampaikan bahwa dari sisi belanja negara, APBN di wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, dari sisi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional.
Hingga 31 Desember 2025, realisasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Kutacane tercatat sebesar Rp2 triliun atau 98,45 persen. Sementara itu, Pendapatan Negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp76,4 miliar, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp67,2 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9,2 miliar. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 17,85 persen year on year (yoy), sedangkan PNBP terkontraksi sebesar 66,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Realisasi belanja negara hingga Desember 2025 didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,64 triliun atau 81,92 persen dari total belanja. Penyaluran TKD telah mencapai 98,93 persen, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, BOK Puskesmas, BOSP, Dana Desa, serta DAK Nonfisik lainnya. Sementara itu, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp361,57 miliar atau 96,33 persen.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPN Kutacane juga menyampaikan capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues hingga 31 Desember 2025 yang mencapai Rp237,145 miliar kepada 2.261 debitur. Selain itu, penyaluran kredit Usaha Mikro (UMi) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) selama tahun 2025 tercatat sebesar Rp20,358 miliar kepada 3.725 debitur.
Belanja APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III tahun 2025 di kedua kabupaten menunjukkan tren positif.
Di Kabupaten Aceh Tenggara, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,54 persen yoy dan 4,34 persen c to c, lebih tinggi dibandingkan triwulan III dua tahun sebelumnya. Namun secara q to q, PDRB mengalami penurunan sebesar 4,99 persen, yang menunjukkan PDRB triwulan III 2025 lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025.
Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75 persen yoy, 4,39 persen c to c, dan 1,85 persen q to q, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi pada Minggu IV Desember 2025 yang dihitung berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebesar 2,10 persen, masih sesuai dengan target nasional 2 persen ±1 persen. Namun di Kabupaten Gayo Lues, inflasi tercatat sebesar 6,52 persen, melampaui target nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh bencana hidrometeorologi di kawasan Aceh yang menghambat produksi dan distribusi barang, serta meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Usai menyampaikan press release APBN, Kepala KPPN Kutacane mengajak seluruh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Kutacane untuk segera mengakselerasi realisasi anggaran TA 2026, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian output kegiatan. Percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat manfaat APBN dirasakan oleh masyarakat, serta memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian pada tahun 2026.
Selain itu, para satker juga diminta untuk mengoptimalkan digitalisasi pembayaran pemerintah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), dan Digipay, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan MoU yang telah disepakati pada akhir TA 2025.
Kegiatan press release tersebut dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola keuangan serta membangun komitmen bersama seluruh satuan kerja agar belanja negara dapat dilaksanakan lebih cepat, tepat, dan berkualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih awal oleh masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. (PS/AZHARI)
Deni Haryono, Kepala KPPN Kutacane
