POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pembangunan daerah dengan mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp1,9 triliun untuk sektor infrastruktur terintegrasi pada tahun 2026. Anggaran jumbo ini menjadi tulang punggung dalam mendukung konektivitas wilayah, memperkuat ketahanan bencana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan dalam temu pers Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (28/1/2026).
Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPR Sumut, Rizal Hasibuan, mengungkapkan bahwa pagu indikatif pembangunan infrastruktur tahun 2026 mencapai Rp1,9 triliun, yang akan difokuskan pada program prioritas berbasis hasil cepat dan proyek strategis daerah.
“Pagu indikatif terhadap rencana pembangunan infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun,” ujar Rizal.
Fokus Jalan, Sumber Daya Air, dan Proyek Strategis Daerah
Rizal merinci, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah sektor strategis, antara lain.
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang Kebinamargaan. Rp690 miliar
Proyek Strategis Daerah (PSD) bidang Kebinamargaan: Rp356 miliar
PHTC bidang Sumber Daya Air. Rp258 miliar
PSD bidang Sumber Daya Air. Rp57 miliar
Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi, mempercepat konektivitas antarwilayah, serta memperkuat sistem pengelolaan sumber daya air guna mengurangi risiko banjir dan kekeringan.
Program ini sejalan dengan visi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui inisiatif unggulan Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), yang menekankan percepatan pembangunan dengan dampak langsung bagi masyarakat.
Antisipasi Bencana, Rp210 Miliar Disiapkan
Pemprov Sumut juga menaruh perhatian besar pada mitigasi dan penanganan pascabencana, mengingat tingginya potensi banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Anggaran yang disiapkan meliputi.
Rp151 miliar untuk kebinamargaan pascabencana
Rp59 miliar untuk sektor sumber daya air
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi sekaligus pembelajaran dari pengalaman penanganan bencana pada tahun 2025.
“Saat tanggap darurat bencana tahun lalu, kita agak keteteran dalam hal ketersediaan dan distribusi alat berat,” ungkap Rizal.
Pengadaan Alat Berat Rp46 Miliar, Perkuat Respons Darurat
Untuk meningkatkan kesiapan menghadapi situasi darurat, Dinas PUPR Sumut juga menganggarkan Rp46 miliar untuk pengadaan alat berat. Langkah ini bertujuan mempercepat proses pembersihan material banjir, longsor, serta mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana.
Pengadaan ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah saat terjadi bencana, sekaligus meminimalkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Capaian Infrastruktur 2025. Jalan Mantap Capai 75 Persen
Pada kesempatan yang sama, Rizal turut memaparkan capaian pembangunan infrastruktur tahun 2025, di mana kondisi jalan mantap di Sumatera Utara telah mencapai 75 persen dari total panjang jalan provinsi sepanjang 3.005 kilometer.
Capaian ini menjadi indikator positif bahwa pembangunan infrastruktur di Sumut berada pada jalur yang progresif, meskipun masih memerlukan peningkatan di sejumlah wilayah terpencil dan daerah strategis ekonomi.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Dengan gelontoran anggaran Rp1,9 triliun ini, Pemprov Sumut menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi, konektivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur terintegrasi diyakini akan membuka akses ke daerah terisolasi, menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat ketahanan wilayah menghadapi bencana.
(PS/M.Fauzi)
