POSKOTASUMATERA.COM- JAKARTA
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, dalam melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pendamping Desa.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PP IPA, Muhammad Amril Harahap, menyikapi kebijakan Kementerian Desa PDT yang secara resmi menerbitkan perpanjangan kontrak TPP Pendamping Desa Tahun Anggaran 2026 melalui Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 1219/P3MD/PPK-IV/XII/2025 tertanggal 29 Desember 2025.
Kebijakan tersebut menuai sorotan publik setelah berkurangnya jumlah TPP Pendamping Desa di sejumlah daerah akibat hasil evaluasi kinerja berbasis regulasi terbaru. Namun menurut Amril, langkah yang diambil Mendes PDT sudah tepat dan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
“Apa yang dilakukan Pak Yandri Susanto sudah benar dan alasannya jelas. Banyak TPP Pendamping Desa yang terbukti melanggar aturan sehingga wajib dievaluasi. Kita harus mendukung langkah ini demi menjaga marwah institusi dan profesionalisme pendamping desa,” ujar Amril saat dimintai keterangan di Kantor PB Al Washliyah, Jakarta.
Amril menegaskan bahwa persoalan TPP Pendamping Desa bukan isu baru. Ia menyebut, Mendes PDT sendiri berulang kali menyampaikan bahwa banyak pendamping desa yang bermasalah di lapangan.
“Kita sama-sama menyaksikan ketika turun ke daerah. Di kampung saya, Sumatera Utara, ada sekitar 1.000 orang yang tidak kembali masuk dalam SK perpanjangan TPP Tahun Anggaran 2026 karena hasil evaluasi kinerja Kemendes,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Amril mengungkap berbagai pelanggaran yang pernah terjadi, mulai dari pendamping desa yang maju sebagai calon legislatif, memiliki pekerjaan ganda, hingga merangkap sebagai perangkat desa dengan sumber gaji yang sama-sama berasal dari APBN.
“Apakah praktik seperti ini mau terus kita biarkan? Padahal masih banyak anak-anak muda yang lebih kompeten dan layak mengisi posisi tersebut. Kalau pola lama dipertahankan, artinya negara menutup ruang dan kesempatan bagi generasi muda,” tegasnya.
Amril juga menduga adanya upaya intervensi politik dari pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan kebijakan evaluasi tersebut. Oleh karena itu, PP IPA mengingatkan Mendes PDT agar tidak gentar menghadapi tekanan elit politik.
“Kami menduga ada kekuatan politik yang mencoba mengintervensi Pak Yandri Susanto. Kami mengajak semua pihak untuk mengawal dan mendukung Pak Mendes agar tidak takut terhadap intervensi yang ingin mengembalikan pola lama,” katanya.
Menurut Amril, setiap era kepemimpinan memiliki karakter dan gebrakannya sendiri. Kebijakan tegas yang saat ini dijalankan Mendes PDT merupakan bagian dari upaya pembenahan yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Beda zaman pasti beda gebrakan. Ini eranya Pak Yandri, maka program-program baik harus kita dukung. Bangsa ini masih banyak menyimpan generasi muda yang mampu dan siap menggantikan TPP Pendamping Desa yang bermasalah,” pungkas Amril.
(PS/SAUFI)
