POSKOTASUMATRA.COM – ACEH TENGGARA – Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, turun langsung menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK 2027 di Kecamatan Babussalam. Kehadiran orang nomor satu di Aceh Tenggara itu bukan sekadar seremoni. Warga menunggu bukti, bukan sekadar janji.
Mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Mutu yang Bermuara Kepada Daya Saing”, forum ini menjadi panggung penyampaian aspirasi desa. Namun satu persoalan mencuat paling keras: banjir dan infrastruktur yang tak kunjung tuntas.
Di hadapan bupati dan jajaran, para kepala desa blak-blakan. Drainase tak berfungsi maksimal. Jalan lingkungan rusak. Talud penahan air belum memadai. Setiap musim hujan, genangan datang seperti langganan tahunan. Aktivitas warga lumpuh, ekonomi tersendat.
Camat Babussalam, Ramadani, S.STP, MM, tak menampik kondisi tersebut. “Kami berharap persoalan banjir ini benar-benar menjadi prioritas. Infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase sangat menentukan pergerakan ekonomi masyarakat. Ini kebutuhan mendesak, bukan lagi wacana,” tegas Ramadani, S.STP, MM.
Ia menyebut pihak kecamatan telah menginventarisasi titik rawan banjir dan usulan mendesak lainnya untuk dimasukkan dalam RKPK 2027. Menurutnya, tanpa intervensi serius, persoalan yang sama akan terus berulang setiap tahun.
Tak hanya banjir, sektor ekonomi juga jadi sorotan. Desa-desa mengusulkan pelatihan dan pendampingan UMKM, bantuan bibit dan pupuk pertanian, hingga pengadaan sanitasi serta pompa air skala desa. Warga ingin bergerak. Mereka ingin diberi ruang, bukan sekadar didata.
Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Syahroel Desky, SE, M.Si., menegaskan bahwa semua usulan tidak akan sekadar dicatat lalu mengendap.
“Setiap usulan akan diverifikasi dan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan anggaran. Program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat akan menjadi fokus dalam RKPK 2027,” ujar Syahroel Desky kepada poskotasumatra.com, Jumat (27/02/2026)
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi agar program tidak tumpang tindih dan benar-benar berdampak.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, suara desa tak kalah lantang. Rehabilitasi gedung sekolah, penambahan fasilitas belajar, hingga penguatan posyandu dan layanan kesehatan dasar ikut masuk daftar prioritas. Warga tak ingin kualitas generasi mereka tertinggal hanya karena infrastruktur dasar tak memadai.
Bupati Aceh Tenggara dalam arahannya menegaskan Musrenbang bukan ajang formalitas. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja serius dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Kini publik menunggu. RKPK 2027 akan menjadi cermin: apakah Musrenbang di Babussalam benar-benar melahirkan solusi konkret, atau kembali menjadi daftar panjang usulan yang hilang dalam tumpukan dokumen perencanaan. (PS/AZHARI)
