POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Bresman Sianturi, yang dilaksanakan di Desa Pariksinomba, Kecamatan Dolok Sanggul, Sabtu (28/2).
Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten dalam membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Reses merupakan bagian penting dari fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Melalui reses, anggota DPRD wajib menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya untuk kemudian diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran daerah.
Momentum ini menjadi ruang demokrasi partisipatif, di mana suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi dicatat secara resmi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur jalan desa, normalisasi dan penguatan jaringan irigasi pertanian, dukungan bibit dan pupuk, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal."Seluruh aspirasi dicatat sebagai bagian dari bahan evaluasi dan sinkronisasi program pemerintah daerah.
Bupati Humbang Hasundutan, , dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dilepaskan dari nilai karakter, integritas, dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus dikelola secara transparan, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun karakter birokrasi yang bersih, disiplin, dan responsif. Kita ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan, mulai dari RKPD hingga penganggaran APBD. Semua harus melalui proses yang akuntabel dan sesuai regulasi,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). "Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan hasil reses sebagai bahan kerja nyata, bukan sekadar catatan administratif. Evaluasi, verifikasi teknis, hingga penganggaran harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.
Sementara itu, Anggota DPRD Humbang Hasundutan, menegaskan bahwa seluruh hasil reses akan dirangkum dalam laporan resmi dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD. Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program serta tetap berada dalam koridor kemampuan fiskal daerah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dan mengawal proses pembangunan. “Transparansi bukan hanya tugas pemerintah dan DPRD, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita bisa memastikan pembangunan berjalan jujur, adil, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan reses ini berlangsung dialogis dan penuh semangat kebersamaan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, kaum perempuan, dan pemuda turut menyampaikan pandangan serta harapan mereka. Nilai gotong royong dan semangat kebersamaan menjadi nuansa kuat dalam forum tersebut.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya untuk terus membangun daerah dengan pendekatan partisipatif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran langsung Bupati dalam kegiatan reses bukan hanya bentuk penghormatan terhadap lembaga legislatif, tetapi juga refleksi kepemimpinan yang hadir, mendengar, dan bekerja bersama rakyat.
Dengan kolaborasi yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah, diharapkan setiap program pembangunan ke depan semakin terarah, berkelanjutan, serta mampu memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat Humbang Hasundutan. Pembangunan yang baik bukan sekadar memenuhi target, tetapi menghadirkan perubahan nyata dan membangun karakter daerah yang kuat, berintegritas, dan bermartabat. (PS/B.N)
