Ketua Umum Dewan Riset Pembangunan Daerah (DRPD), Pahri Efendi Harahap, S.Pd
POSKOTASUMATERA.COM – TAPSEL — Suasana ruang hearing DPRD Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Selatan, Senin (9/2/2026), mendadak hening ketika data literasi siswa dipaparkan. Di balik angka-angka yang tersaji, tersimpan kegelisahan tentang masa depan generasi muda. Puluhan siswa SMP ternyata belum lancar membaca—sebuah fakta yang mengusik nurani banyak pihak.
Ketua Umum Dewan Riset Pembangunan Daerah (DRPD), Pahri Efendi Harahap, yang dikenal sebagai penulis dan pemerhati literasi, tak mampu menyembunyikan keprihatinannya. Baginya, temuan ini bukan sekadar statistik pendidikan, melainkan sinyal darurat yang menuntut perhatian serius. “Ini bukan persoalan kecil. Ini alarm keras bagi dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan realitas yang mencengangkan. Di SMP Negeri 1 Angkola Selatan, terdapat 11 siswa yang belum memiliki kemampuan membaca memadai. Di SMP Negeri 3 Angkola Selatan, ditemukan lima siswa dengan kondisi serupa, sementara SMP Negeri 4 Angkola Selatan mencatat dua siswa yang juga mengalami kesulitan membaca. Angka-angka ini menggambarkan persoalan yang tidak berdiri sendiri, melainkan gejala yang menyebar di beberapa sekolah.
Bagi Pahri, kemampuan membaca adalah pintu masuk seluruh pengetahuan. Tanpa literasi dasar yang kuat, pelajaran apa pun akan terasa seperti bahasa asing bagi siswa. Ia menilai kondisi ini bukan semata kegagalan individu, melainkan tanda bahwa ekosistem pendidikan—dari metode pembelajaran hingga dukungan keluarga—perlu ditinjau kembali.
Di balik kekhawatiran itu, tersimpan kisah-kisah anak yang berjuang dalam diam. Di ruang kelas, mereka duduk bersama teman-teman sebaya, tetapi harus berusaha lebih keras memahami buku pelajaran. Ketika pelajaran berlanjut, jarak pemahaman semakin melebar. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai learning gap—kesenjangan belajar yang terbentuk sejak pendidikan dasar dan terus terbawa hingga jenjang berikutnya.
Pahri menekankan pentingnya intervensi nyata berbasis data. Program remedial literasi, peningkatan kapasitas guru, serta penguatan budaya membaca di sekolah dan masyarakat menjadi langkah yang mendesak. Ia juga menegaskan bahwa literasi tidak bisa dibebankan pada sekolah semata. Perpustakaan, taman bacaan, hingga kebiasaan membaca di rumah harus menjadi gerakan bersama.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa krisis literasi tidak hanya berdampak pada nilai rapor, tetapi juga pada masa depan sumber daya manusia daerah. Tanpa kemampuan membaca yang baik, generasi muda akan kesulitan bersaing di era informasi dan teknologi yang bergerak cepat.
Hearing dialog ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar forum diskusi. Ia berubah menjadi cermin yang memantulkan realitas pendidikan di daerah. Alarm literasi telah berbunyi—dan kini, harapan tertuju pada langkah nyata agar anak-anak Tapanuli Selatan tidak kehilangan masa depan karena keterbatasan kemampuan membaca. (PS/BERMAWI)
