POSKOTASUMATRA.COM – ACEH TENGGARA – Ketua DPD LSM Penjara, Pajri Gegoh Selian, mengecam keras dugaan kelalaian serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari Dapur Kute Merangun, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.
Pajri menyebut, dugaan pembagian makanan tak layak konsumsi itu terjadi berulang kali sepanjang tahun 2025 dan sangat membahayakan kesehatan siswa.
“Ini bukan sekali terjadi. Sudah tiga kali. Tahun 2025 bulan Oktober, ikan dalam kondisi busuk tetap dibagikan kepada siswa. Namun akhirnya dibuang ke tong sampah sekolah karena tidak layak konsumsi,” tegas Pajri.
Tak berselang lama, sekitar November 2025, kembali ditemukan menu sayur dalam kondisi busuk dan berbau menyengat. Ironisnya, makanan tersebut tetap sempat dibagikan sebelum akhirnya kembali dibuang seluruhnya.
“Bulan 11 sayurnya busuk dan bau, tapi tetap dibagikan. Akhirnya dibuang juga. Ini menunjukkan tidak ada evaluasi meski sudah kejadian sebelumnya,” ujarnya dengan nada geram.
Puncaknya terjadi pada Rabu malam pekan ini. Ikan yang kembali ditemukan dalam kondisi busuk akhirnya tidak jadi dibagikan setelah pihak sekolah melakukan pengecekan.
Peristiwa terbaru itu terjadi di SDN Kuta Pasir, Kecamatan Darul Hasanah. Pihak sekolah memilih mengembalikan makanan tersebut karena dinilai tidak layak dikonsumsi siswa.
Pajri menilai, jika benar makanan tersebut berasal dari Dapur Kute Merangun, maka harus ada audit menyeluruh terhadap sistem pengadaan bahan, proses memasak, hingga distribusi.
“Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Jangan sampai program yang seharusnya membantu malah membahayakan. Dapur Kute Merangun harus dievaluasi total. Kalau perlu, hentikan sementara sampai semuanya dibenahi,” tegasnya.
DPD LSM Penjara mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan, melakukan investigasi, serta memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan sebelum makanan dibagikan ke sekolah.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola Dapur Kute Merangun maupun instansi terkait di Kabupaten Aceh Tenggara.
Publik kini menunggu langkah tegas. Sebab jika kejadian ini terus berulang, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi program, melainkan keselamatan generasi penerus bangsa. (PS/AZHARI)
