POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Di sebuah sudut perbukitan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), suara palu dan gesekan kayu mulai terdengar lebih sering dari biasanya. Di antara rumah-rumah sederhana yang berdiri di lereng dan lembah, harapan perlahan tumbuh bukan sekadar tentang dinding dan atap, tetapi tentang masa depan yang lebih layak.
Program pembangunan dan perbaikan rumah yang kini digencarkan pemerintah menjadi angin segar bagi ribuan keluarga di daerah ini. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya angka dalam laporan. Namun bagi masyarakat Humbahas, ini adalah cerita tentang perubahan hidup.
Data menunjukkan, sebanyak 9.047 hingga 9.400 kepala keluarga menjadi sasaran program perumahan di Humbahas. Mereka adalah potret nyata dari kebutuhan mendesak akan hunian layak mulai dari keluarga yang belum memiliki rumah hingga mereka yang masih bertahan di rumah tidak layak huni (RTLH).
Di balik angka itu, tersimpan kisah-kisah panjang. Rumah berdinding papan lapuk, atap bocor saat hujan, hingga lantai tanah yang lembab semua menjadi bagian dari realitas yang selama ini dijalani sebagian masyarakat.
Jumlah rumah tidak layak huni di Humbahas sendiri mencapai 6.184 unit. Sebuah angka yang menggambarkan betapa besar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Namun, intervensi selama ini masih terbatas. Pada tahun 2025, program hanya mampu menjangkau sekitar 70 unit rumah, sementara pada 2026 sempat direncanakan hanya 20 unit. Jauh dari cukup.
Di sinilah pemerintah mulai mengubah pendekatan."Tahun ini menjadi titik balik. Target pembangunan dan perbaikan rumah ditingkatkan secara signifikan menjadi sekitar 457 unit. Sebuah lonjakan yang tidak hanya mencerminkan komitmen, tetapi juga kesadaran bahwa persoalan perumahan tidak bisa ditangani dengan langkah kecil.
Program ini sejalan dengan kebijakan nasional yang didorong oleh Presiden RI , yang menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu prioritas pembangunan berbasis kesejahteraan rakyat.
Melalui pendekatan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan rumahnya sendiri. Gotong royong kembali dihidupkan nilai lama yang kini menemukan relevansinya di tengah kebutuhan modern.
Namun di Humbahas, program ini tidak berhenti pada pembangunan fisik. Ada dimensi lain yang turut disentuh: budaya."Sebanyak 56 unit rumah adat Batak masuk dalam rencana perbaikan. Rumah-rumah ini bukan sekadar bangunan tradisional, melainkan simbol identitas, sejarah, dan filosofi hidup masyarakat Batak.
Di tengah arus modernisasi, banyak rumah adat mulai terabaikan. Kayu yang lapuk, ukiran yang memudar, hingga struktur yang melemah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan warisan budaya ini.
Melalui program ini, pemerintah mencoba menjawab dua tantangan sekaligus: memperbaiki kualitas hunian dan menjaga jejak peradaban lokal.
Jika dikelola dengan baik, rumah adat yang direvitalisasi bahkan berpotensi menjadi bagian dari pengembangan wisata budaya membuka peluang ekonomi baru tanpa mengorbankan identitas.
Dampak program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan. Setiap rumah yang dibangun membawa efek berantai bagi ekonomi lokal. Satu unit rumah diperkirakan menyerap sedikitnya lima tenaga kerja. Artinya, dari target 457 unit, potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 2.000 hingga 2.500 orang.
Para tukang, buruh harian, hingga pekerja angkut material mendapatkan peluang kerja. Pendapatan mereka meningkat, dan roda ekonomi desa pun mulai berputar lebih cepat. Di sisi lain, usaha kecil ikut terdongkrak. Toko bangunan (panglong) ramai, warung makan mendapat pelanggan tambahan, jasa transportasi lokal kembali hidup.
Inilah yang disebut sebagai multiplier effect, ketika satu program mampu menggerakkan banyak sektor sekaligus. Meski membawa harapan besar, pelaksanaan program ini bukan tanpa tantangan.
Validasi data penerima manfaat menjadi pekerjaan krusial. Di lapangan, tidak jarang muncul persoalan klasik: data yang tidak sinkron, potensi kecemburuan sosial, hingga keterbatasan anggaran. Selain itu, pengawasan kualitas pembangunan juga menjadi perhatian. Rumah yang dibangun harus benar-benar layak, bukan sekadar memenuhi target angka.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 15 April 2026 menandai dimulainya tahapan penting dari proses panjang yang telah direncanakan.
Bagi masyarakat, ini bukan sekadar tanggal. Ini adalah awal dari harapan baru—tentang rumah yang lebih layak, kehidupan yang lebih sehat, dan masa depan yang lebih pasti. Pada akhirnya, program perumahan di Humbahas bukan hanya soal membangun rumah. Ini adalah tentang membangun kehidupan.
Tentang bagaimana negara hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Tentang bagaimana pembangunan tidak hanya dilihat dari beton dan semen, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Humbahas sedang menapaki jalan menuju perubahan, perubahan yang dimulai dari rumah. (PS/B.Nababan)
