POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Bupati Humbang Hasundutan, , secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (25/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, , didampingi Wakil Ketua Jessika A. Simamora dan Marsono Simamora, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Agenda utama rapat adalah penyampaian LKPj Tahun Anggaran 2025 oleh kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan ini menjadi dasar evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus bahan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Selain Bupati dan pimpinan DPRD, rapat turut dihadiri oleh Wakapolres Humbang Hasundutan Kompol M. Nainggolan, perwakilan Kejaksaan Negeri, unsur TNI dari Kodim 0210/TU, perwakilan Pengadilan Tarutung, KPU, Bawaslu, BPS, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, Sekda, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, camat, kepala desa, tokoh adat dan agama, serta perwakilan BUMN/BUMD.
Kegiatan berlangsung pada Rabu, 25 Maret 2026, sebagai bagian dari agenda tahunan pemerintah daerah dalam siklus pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan.
Rapat dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, yang menjadi forum resmi dalam pengambilan keputusan dan pembahasan kebijakan daerah.
Penyampaian LKPj merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada DPRD serta masyarakat. Laporan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.
Dalam pemaparannya, Bupati mengawali dengan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada masyarakat yang merayakan. Selanjutnya, ia memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 yang dinilai cukup baik di berbagai sektor.
Pada sektor pelayanan dasar, realisasi anggaran pendidikan mencapai 96,57 persen dengan capaian kinerja 91,52 persen. Sementara sektor kesehatan bahkan melampaui target dengan realisasi anggaran sebesar 103,04 persen dan capaian kinerja 96,57 persen.
Selain itu, sektor pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketertiban umum juga menunjukkan capaian yang tinggi. Pada urusan non-pelayanan dasar seperti pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan, serta koperasi dan UMKM, rata-rata capaian kinerja mendekati 100 persen.
Di sektor unggulan daerah, seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan, pemerintah daerah juga mencatat realisasi anggaran di atas 90 persen, menunjukkan konsistensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Tak hanya capaian program, Bupati juga menyoroti prestasi daerah, termasuk keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak sembilan kali berturut-turut, serta predikat “BB” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana dan pendanaan, serta dampak bencana alam berupa banjir bandang dan longsor yang sempat mengganggu akses transportasi di beberapa wilayah. Namun, berkat kerja sama lintas sektor, kondisi tersebut dapat ditangani dengan cepat.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif terhadap LKPj tersebut sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD, Parulian Simamora, menyampaikan bahwa setelah nota pengantar LKPj diterima, DPRD akan melakukan pembahasan secara intensif mulai 31 Maret hingga 10 April 2026. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih dari pimpinan DPRD kepada seluruh pihak yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Humbang Hasundutan. (PS/B.Nababan)
