POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital kembali ditegaskan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, tampil sebagai motor penggerak transformasi tersebut dalam kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) Tahun 2026.
Kegiatan strategis yang digelar secara hybrid ini merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait, dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia, Rabu (4/3/2026). Dari Kota Medan, kegiatan dipusatkan di Command Center Kantor Wali Kota Medan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Wiriya Alrahman, didampingi Asisten Umum Laksamana Putra Siregar, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Bapenda M. Agha Novrian, serta Plt Kepala BKAD.
Mengusung tema “Percepatan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah melalui Transformasi Digital”, forum ini menjadi bagian penting dari implementasi program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertujuan memperkuat ekosistem digital transaksi pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Agha : Digitalisasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan tersebut, M. Agha Novrian menegaskan bahwa keikutsertaan Pemko Medan dalam KATALIS P2DD bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret mempercepat modernisasi sistem keuangan daerah.
“Melalui KATALIS P2DD kita berharap dapat mengadopsi praktik terbaik dalam digitalisasi transaksi. Tujuannya jelas meningkatkan transparansi, mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat Kota Medan, dan memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara akurat dan akuntabel,” ujarnya Agha.
Menurutnya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Dengan sistem pembayaran non-tunai dan integrasi data yang kuat, potensi kebocoran dapat ditekan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih maksimal.
Sinergi Nasional Percepat ETPD
Rangkaian acara diawali pembukaan oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilanjutkan executive remarks oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta keynote speech dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta.
Sesi talkshow menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta ekonom ahli Bank Indonesia yang membahas strategi percepatan digitalisasi penerimaan dan belanja daerah melalui penguatan sistem pembayaran dan integrasi data.
Inisiasi program KATALIS P2DD juga ditandai dengan pemindaian QR Code (QRIS) sebagai simbol komitmen percepatan digitalisasi keuangan daerah oleh Wamendagri, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian.
Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), meningkatkan literasi digital aparatur, serta memperkuat monitoring dan evaluasi capaian P2DD di masing-masing daerah.
Medan Siap Jadi Daerah Adaptif Digital
Pemko Medan menyambut baik KATALIS P2DD 2026 sebagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas daerah, berbagi praktik baik, serta menyelaraskan arah kebijakan digitalisasi keuangan daerah dengan kebijakan nasional.
Agha menegaskan, pihaknya bersama perangkat daerah lain akan terus memperkuat literasi dan kapasitas digital aparatur agar transformasi keuangan daerah berjalan efektif.
“Pemko Medan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan literasi digital perangkat daerah agar transformasi digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Dengan dorongan kuat dari Kepala Bapenda M. Agha Novrian serta dukungan penuh jajaran Pemko Medan, KATALIS P2DD 2026 menjadi momentum penting bagi Kota Medan untuk melangkah lebih progresif menuju tata kelola keuangan modern, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(PS/M.Fauzi)
