Rapat Koorsinasi ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus
Tanjung, M.Si,
serta dihadiri oleh Bupati Dairi, Ir. Vikner Sinaga, MM, Asrendam I/BB,
Komandan Kodim 0206/Dairi, Komandan Batalyon TP 906/SLG, Komandan Batalyon TP
908/GD, Kepala BPKH Wilayah I Medan, Kepala Kantor BPN Pakpak Bharat, Kepala
Kantor BPN Kabupaten Dairi, beberapa Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Sekretaris Daerah Dairi, Kepala Dinas
Pemdes, PPA Dan KB Pakpak Bharat, Kepala Baguan Tata Pemerintahan Setda Pakpak
Bharat, serta beberapa pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rapat ini disepakati beberapa poin penting yang
dituangkan dalam Berita Acara, yaitu peserta rapat sepakat bahwa Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara akan mengusulkan revisi sebutan Kabupaten Dairi menjadi
Kabupaten Pakpak Bharat pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI nomor 846 tahun 2025 tentang persetujuan penggunaan kawasan hutan
untuk pembangunan pada wilayah Komando Daerah Militer I / Bukit Barisan atas
nama Kementerian Pertahanan RI pada hutan produksi tetap di Kabupaten Dairi
Provinsi Sumatera Utara seluas kurang lebih 50,50 ha melalui Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
Mudah-mudahan segera terselesaikan, masalah batas wilayah
antar wilayah ini perlu dilakukan penegasan, untuk menghindari adanya
keragu-raguan dalam proses pembangunan, ucap Bupati Pakpak Bharat, Franc
Bernhard Tumanggor. (PS/K.TUMANGGER).
