Mahyaruddin Salim : Pemerintah tidak melarang PKL berjualan, tetapi kita atur sesuai regulasi agar lebih tertib dan mencerminkan wajah Kota Tanjungbalai yang lebih baik,” (POSKOTA/SAUFI)
“Pemko tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak agar program ini berjalan sukses,”
POSKOTASUMATERA.COM- TANJUNGBALAI
Komitmen menata wajah kota tak sekadar wacana. Mahyaruddin Salim membuktikannya dengan turun langsung ke lapangan pada Rabu (1/4/2026) malam, memimpin sosialisasi sekaligus penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan inti Kota Tanjungbalai.
Langkah ini menjadi awal dari upaya besar Pemerintah Kota dalam menciptakan tata kota yang lebih tertib tanpa mengorbankan roda perekonomian masyarakat kecil. Kegiatan diawali dengan apel gabungan yang dipimpin langsung Wali Kota, didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina serta jajaran pimpinan OPD.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa penataan PKL bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya penataan agar kota tampil lebih bersih, rapi, indah, dan nyaman.
“Pemerintah tidak melarang PKL berjualan, tetapi kita atur sesuai regulasi agar lebih tertib dan mencerminkan wajah Kota Tanjungbalai yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Menurutnya, penataan ini tidak hanya soal estetika kota, tetapi juga untuk mengurangi kemacetan serta menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman.
“Pemko tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak agar program ini berjalan sukses,” ujarnya.
Wali Kota bahkan menyinggung risiko yang dihadapi kepala daerah jika penataan tidak berjalan baik. “Kalau terjadi kemacetan, tentu kepala daerah yang disorot. Karena itu, kami ingin membenahi ini bersama-sama,” tambahnya.
Lebih jauh, ia meminta para kepala lingkungan berperan aktif dalam menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat, sekaligus mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mendukung pembangunan kota yang lebih tertib dan berkembang.
Menurutnya, penataan PKL merupakan bagian dari pembangunan fasilitas publik yang lebih baik, bukan sekadar penertiban semata.
“Ini langkah awal menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman tanpa mematikan aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Tanjungbalai memastikan proses penataan dilakukan secara bertahap dan humanis, melalui pendekatan sosialisasi serta relokasi, sehingga para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya.
Usai apel, Wali Kota bersama tim langsung meninjau sejumlah titik penertiban, di antaranya kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Jalan Cokro Aminoto, dan Jalan Ahmad Yani.
Di akhir kegiatan, Wali Kota menegaskan pentingnya konsistensi pengawasan agar PKL yang telah ditata tidak kembali berjualan di lokasi semula.
Dengan langkah nyata ini, Pemko Tanjungbalai menunjukkan bahwa penataan kota bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
(PS/SAUFI)
