 |
| Sumber Foto Diambil Dari Google. |
POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Sorotan publik kembali mengarah ke DPRD Humbang Hasundutan setelah Ketua Komisi II, dari , memberikan respons singkat melalui pesan WhatsApp kepada awak media dengan hanya menuliskan satu kata: “Gas.” dalam pesan WhatsApp, Rabu, (22/4/2026)
Balasan tersebut muncul setelah jurnalis mengirimkan link pemberitaan yang tengah menjadi perhatian publik. Namun alih-alih mendapatkan penjelasan atau klarifikasi, media justru menerima jawaban yang dinilai minim makna dan membuka ruang tafsir yang luas.
Situasi ini membuat kalangan media kembali bertanya-tanya: apa sebenarnya maksud dari kata “Gas” tersebut? Apakah sekadar ungkapan spontan, bentuk persetujuan untuk menindaklanjuti, atau justru tidak memiliki makna serius dalam konteks komunikasi resmi?
Bahkan, muncul nada satir di kalangan wartawan yang mempertanyakan makna tersebut. “Ini ‘Gas’ yang mana? Apakah seperti gas elpiji yang dipergunakan ibu rumah tangga untuk memasak, atau ‘gas’ sebagai simbol instruksi untuk bergerak cepat?” ujar salah satu jurnalis.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan kebingungan yang muncul akibat tidak adanya penjelasan lanjutan dari pihak Ketua Komisi II. Dalam konteks jabatan publik, komunikasi kepada media dinilai tidak cukup hanya bersifat singkat, melainkan harus memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan spekulasi.
Pengamat komunikasi publik menilai bahwa setiap pernyataan pejabat memiliki bobot dan konsekuensi. “Satu kata bisa bermakna luas, apalagi tanpa konteks. Ini yang akhirnya memicu interpretasi beragam di ruang publik,” ujarnya.
Di sisi lain, peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya etika komunikasi pejabat publik, terutama dalam merespons isu yang telah menjadi konsumsi masyarakat luas. Keterbukaan informasi dan kejelasan sikap menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lanjutan dari Ketua Komisi II terkait maksud dari penggunaan kata “Gas” tersebut. Kondisi ini membuat publik dan media masih menunggu klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan.
Di tengah derasnya arus informasi, satu kata sederhana kini justru menjadi sorotan besar. DPRD Humbang Hasundutan pun kembali diuji, bukan hanya pada substansi kebijakan, tetapi juga pada cara berkomunikasi dengan publik yang diwakilinya. (PS/B.Nababan)
