 |
| Kantor Dinas Perhubungan Asahan |
POSKOTASUMATERA.COM – Asahan - Mundurnya dua pejabat struktural secara bersamaan dari jabatan Kepala Seksi (Kasi) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan memicu sorotan tajam dari kalangan aktivis dan publik.
Peristiwa yang terbilang tidak lazim ini dinilai bukan sekadar kebetulan, melainkan mengindikasikan adanya persoalan serius di internal organisasi, khususnya terkait hubungan antara pimpinan dan jajaran bawahannya.
Ketua DPC LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD) Kabupaten Asahan, Budi Aula Negara, SH, didampingi Bendahara Edi Surya, menegaskan bahwa fenomena pengunduran diri serentak tersebut merupakan sinyal kuat adanya ketidakberesan dalam manajemen internal dinas.
“Pengunduran diri dua pejabat struktural secara bersamaan dengan alasan yang tidak jelas dan sulit diterima akal sehat adalah peristiwa langka.
Ini patut diduga ada persoalan mendasar di tubuh organisasi,” tegas Budi, Rabu (15/4/2026) di Kisaran. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai hal biasa.
Ia menyebut adanya indikasi kuat ketidakharmonisan hubungan kerja yang berpotensi berdampak pada kinerja pelayanan publik di sektor transportasi.
Lebih lanjut, PIKAD juga mengungkap informasi tambahan yang memperkuat dugaan tersebut.
Tidak hanya dua pejabat struktural, disebutkan ada personel lainnya yang diduga turut mengundurkan diri, meskipun berasal dari unsur non-struktural, yakni sopir bus sekolah milik Dishub Asahan.
“Ini memperlihatkan bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya di level struktural, tetapi sudah merembet hingga ke level teknis operasional,” tambahnya.
PIKAD menilai, kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Termasuk soal penggunaan anggaran serta kegiatan dinas.
Mereka mendesak Bupati Asahan bersama Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kepemimpinan di Dinas Perhubungan.
“Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut. Jika benar ada persoalan kepemimpinan atau kebijakan yang tidak sehat, maka harus segera diperbaiki demi menjaga stabilitas organisasi dan kualitas pelayanan publik,” tegas Budi.
Di sisi lain, sikap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Alber Butar Butar, SH, MH, justru menimbulkan tanda tanya.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon tidak mendapat respons.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Dinas Perhubungan terkait alasan pasti pengunduran diri para pejabat tersebut.
Minimnya transparansi ini dinilai semakin memperkuat spekulasi publik mengenai adanya persoalan internal yang belum terungkap ke permukaan.
Situasi ini pun menjadi perhatian masyarakat Asahan, yang berharap adanya keterbukaan informasi serta langkah cepat dari pemerintah daerah untuk mengusut tuntas polemik tersebut.(PS/Joko)
