POSKOTASUMATERA.COM-HUMBAHAS,- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026.
Kegiatan strategis ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam mendorong akselerasi, transformasi, serta optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Rakornas yang digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/4/2026) tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia, mulai dari kementerian/lembaga hingga perwakilan pemerintah daerah.
Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan inovatif guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Fatoni, M.Si., GRCE, yang dalam arahannya menekankan pentingnya transformasi sistem pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia menyampaikan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan menuntut adanya inovasi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar potensi PAD dapat digali secara maksimal,” tegasnya.
Mewakili Pemkab Humbahas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Resva Panjaitan bersama Kepala Bidang Pendapatan Marintan Simbolon turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran mereka tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai representasi komitmen daerah dalam menyerap berbagai kebijakan strategis serta praktik terbaik (best practices) yang dapat diterapkan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Partisipasi aktif Pemkab Humbahas dalam Rakornas ini diharapkan mampu membawa dampak nyata, khususnya dalam merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih inovatif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Melalui forum nasional ini, Pemkab Humbahas optimis dapat mempercepat transformasi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi sektor pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem administrasi berbasis digital. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemkab Humbahas terus berupaya menggali potensi daerah secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rakornas ini pun menjadi bukti nyata bahwa Humbang Hasundutan siap bertransformasi menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. (PS/B.Nababan)
