POSKOTASUMATRA.COM | JAKARTA – Agenda transformasi dan pembangunan di Papua dinilai perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas, budaya, serta hak-hak masyarakat adat. Pembangunan yang berkelanjutan dinilai bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat lokal menjadi bagian utama dari proses dan manfaat pembangunan tersebut.
Pandangan itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Transformasi Papua di Tengah Agenda Hilirisasi dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nasional (DPP AMAN) dalam rangkaian kegiatan Halalbihalal di Jakarta Selatan, Sabtu (30/5/2026).
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPP AMAN, Andre, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah pertukaran gagasan untuk melihat persoalan Papua secara lebih utuh dan objektif.
Menurut Andre, mahasiswa perlu memahami dinamika Papua dari berbagai sudut pandang dan tidak hanya terpaku pada narasi yang berkembang di ruang publik.
“Mahasiswa harus mampu melihat persoalan Papua secara menyeluruh dan objektif. Jangan sampai opini terbentuk hanya dari satu sudut pandang atau mengikuti agenda kelompok tertentu. Kita juga perlu melihat bagaimana pemerintah pusat mendorong pembangunan melalui penguatan ekonomi, infrastruktur, hilirisasi, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Andre menambahkan bahwa pembangunan di Papua memiliki karakteristik tersendiri dibanding wilayah lain, mengingat kondisi sosial dan tantangan keamanan yang masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Peneliti Indonesian Public Institute, Abdan Sakura, menilai perdebatan mengenai Papua selama ini sering ditempatkan dalam dua kutub yang berseberangan, yakni antara mempertahankan identitas dan mendorong pembangunan. Padahal, menurutnya, kedua aspek tersebut seharusnya dapat berjalan berdampingan.
“Menjaga identitas, budaya, dan hak masyarakat adat merupakan hal penting. Namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang ekonomi yang lebih luas,” katanya.
Abdan menegaskan bahwa masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk menikmati kemajuan sebagaimana daerah lain di Indonesia. Karena itu, pembangunan tidak seharusnya dipahami sebagai ancaman terhadap identitas, tetapi juga tidak boleh mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.
“Papua membutuhkan akar yang kuat untuk menjaga jati dirinya, tetapi juga membutuhkan arah pembangunan yang jelas untuk menjawab tantangan masa depan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdan juga menyoroti kebijakan hilirisasi sebagai salah satu agenda strategis nasional. Menurutnya, hilirisasi bukan hanya berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu daerah mempersiapkan masa depannya melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan hilirisasi harus memperhatikan aspek lingkungan, perlindungan tanah adat, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Senada dengan itu, Pendiri Institut Kajian Strategis Nasional, Edy Subroto, menyoroti posisi strategis Papua dalam menghadapi tantangan global, khususnya pada sektor pangan.
Menurut Edy, perubahan iklim, dinamika geopolitik, dan meningkatnya kebutuhan pangan dunia menuntut Indonesia untuk mulai mempersiapkan pusat-pusat pertumbuhan baru secara berkelanjutan.
“Papua memiliki potensi sumber daya lahan, keanekaragaman hayati, dan komoditas lokal yang besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional di masa mendatang. Namun pengembangannya harus tetap memperhatikan aspek ekologis dan kepentingan masyarakat adat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan Papua ke depan perlu diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal, serta peningkatan konektivitas agar masyarakat semakin terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Diskusi berlangsung interaktif dan diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas sosial, pegiat kebijakan publik, hingga mahasiswa Papua dan daerah lain yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta.
Secara umum, peserta forum menyatakan dukungan terhadap agenda transformasi dan hilirisasi di Papua dengan catatan bahwa pembangunan harus dijalankan secara inklusif, berkelanjutan, menghormati lingkungan, serta memastikan masyarakat adat tetap menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan Papua. (PS/ASP)
