POSKOTASUMATERA.COM | ACEH TENGGARA — Kondisi kelistrikan di Kabupaten Aceh Tenggara kembali menuai sorotan tajam. Ketua DPD LSM Penjara Aceh Tenggara, Pajri Gegoh Selian dengan sapaan Gegoh, mengecam masih sering terjadinya pemadaman listrik di tengah keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Lawe Sikap yang selama ini disebut sebagai salah satu penyuplai energi listrik untuk wilayah tersebut.
Menurut Gegoh, masyarakat mulai mempertanyakan keberadaan serta manfaat konkret dari PLTM Lawe Sikap karena hingga kini pemadaman listrik masih terus terjadi dan dinilai semakin meresahkan warga.
“Kalau memang ada pembangkit listrik di Aceh Tenggara, kenapa masyarakat masih terus mengalami pemadaman hampir setiap hari. Ini yang menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat,” tegas Gegoh dalam keterangannya, Sabtu (23/05/2026).
Ia menilai, keberadaan proyek pembangkit listrik seharusnya mampu memberikan dampak nyata terhadap kestabilan pasokan listrik bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan polemik dan tanda tanya.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar nama proyek besar dan keberadaan pembangkit, tetapi manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat. Masyarakat butuh listrik yang stabil, bukan sekadar penjelasan,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti pelayanan kelistrikan, Gegoh juga mempertanyakan kontribusi PLTM Lawe Sikap terhadap daerah, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta pemerintah daerah maupun pihak terkait terbuka kepada publik mengenai ada atau tidaknya pemasukan daerah dari operasional pembangkit tersebut.
“Kami meminta transparansi secara terbuka. Apakah keberadaan PLTM Lawe Sikap ini memberikan kontribusi terhadap PAD Aceh Tenggara atau tidak. Jika ada, masyarakat juga berhak mengetahui berapa besar kontribusinya,” katanya.
Gegoh menegaskan, persoalan listrik bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, pelaku usaha, pelayanan publik, hingga perekonomian warga.
“Pemadaman listrik yang terus berulang jelas merugikan masyarakat. Aktivitas usaha terganggu, pelayanan ikut terhambat, bahkan masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Manager PLN Rayon Kutacane, Firwan Moesnadi, dijelaskan bahwa kapasitas PLTM Lawe Sikap memang belum mampu menopang seluruh kebutuhan beban listrik di Aceh Tenggara.
“PLTM Lawe Sikap hanya membantu ketika debit air besar. Mereka hanya mampu menghasilkan sekitar 7 sampai 8 MW, sementara kebutuhan beban listrik Aceh Tenggara mencapai sekitar 19 hingga 20 MW,” jelas Firwan.
Ia menerangkan bahwa sistem kelistrikan Aceh Tenggara saat ini telah terhubung dengan jaringan interkoneksi Sumatera melalui Gardu Induk Transmisi, sehingga pasokan listrik tidak hanya bersumber dari PLTM Lawe Sikap.
“Semua pembangkit di Sumatera saling terhubung melalui Gardu Induk Transmisi. Jadi sistemnya interkoneksi, bukan hanya bergantung pada PLTM Lawe Sikap saja. Karena kapasitas mereka memang masih kecil,” terangnya.
Firwan juga memastikan bahwa daya listrik yang dihasilkan PLTM Lawe Sikap tetap disalurkan untuk kebutuhan beban listrik masyarakat Aceh Tenggara melalui sistem gardu induk.
“Daya pembangkit mereka tetap disalurkan untuk beban Aceh Tenggara melalui gardu induk,” pungkasnya.
Meski demikian, Gegoh menilai penjelasan tersebut harus dibarengi langkah konkret dan solusi nyata dari pihak terkait agar masyarakat tidak terus menjadi korban pemadaman listrik berkepanjangan.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta memahami kondisi, tetapi solusi nyata tidak kunjung terlihat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan listrik yang stabil dan layak,” tutup Gegoh.
