Poskotasumatera.com – Taput,-Kabupaten Tapanuli Utara kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Daerah yang dikenal sebagai kawasan strategis di wilayah Tapanuli ini resmi terpilih menjadi salah satu dari 42 Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai daerah piloting nasional dalam program Digitalisasi Bantuan Sosial. Bahkan, Tapanuli Utara dipercaya sebagai salah satu daerah percontohan untuk mengimplementasikan sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial secara terpadu dan modern.
Sebagai tindak lanjut dari program strategis pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi para agen dan pendamping sosial di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/05/2026).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya yang telah dimulai pada Kamis (21/05/2026), dimana Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., bersama Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., secara resmi membuka Sosialisasi dan Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial.
Acara berskala nasional tersebut dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Satya Dharma Nababan, S.Sos., M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Ir. R. Agus Irawan, MP, Kasubdit Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono, SH, MH, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta perwakilan Bank Indonesia.
Dalam sambutannya, Asisten I menyampaikan bahwa kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Tapanuli Utara merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi transformasi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara siap mendukung penuh program nasional ini demi pelayanan publik yang semakin efektif dan modern,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek dan ToT dilaksanakan dalam dua sesi untuk mengakomodasi total 510 peserta dari 15 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Peserta yang mengikuti pelatihan terdiri dari 251 Operator SIKS-NG, 124 Petugas PPKB, 78 Pekerja Sosial Masyarakat, 35 Pendamping PKH, 14 Pendamping TKSK, serta 8 ASN dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurutnya, program ini merujuk pada keberhasilan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai sukses menghadirkan sistem perlindungan sosial berbasis digital yang efisien dan terintegrasi.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri, Ir. R. Agus Irawan, MP, dalam arahannya menegaskan pentingnya pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung layanan perlindungan sosial maupun administrasi kependudukan lainnya.
“Bapak dan Ibu adalah agen perubahan. Suksesnya transformasi digital ini berada di tangan saudara sekalian. Gunakan IKD untuk mempermudah masyarakat mengakses dokumen kependudukan melalui smartphone tanpa harus datang dan antre ke kantor Dukcapil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data pribadi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.“Jaga keamanan data, gunakan password secara bijak, dan hindari mengunduh aplikasi sembarangan agar perangkat tidak mudah disusupi serangan siber,” tambahnya.
Perwakilan Kementerian Sosial RI menambahkan bahwa kehadiran 510 agen digital di Tapanuli Utara akan menjadi ujung tombak pemerintah pusat dalam memastikan proses verifikasi dan validasi data bantuan sosial berjalan lebih akurat dan presisi.
Digitalisasi tersebut diyakini mampu meminimalisir potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga berbagai bantuan sosial lainnya.
Di sisi lain, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Samuel Tampubolon, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital nasional.
Menurutnya, dipilihnya Tapanuli Utara di antara ratusan kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa daerah ini dinilai memiliki kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kualitas koordinasi pemerintahan, serta komitmen pimpinan daerah yang kuat dalam menghadapi era digitalisasi pelayanan publik.
Program digitalisasi bantuan sosial ini diharapkan menjadi langkah besar menuju sistem perlindungan sosial yang semakin modern, transparan, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan pelayanan masyarakat di era digital saat ini.(PS/EN)
