POSKOTASUMATERA.COM –DAIRI –Ketua Tim
Pembina Posyandu Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili oleh Wakil
Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi Sri Dewi Wahyu Sagala menghadiri bimbingan
teknis (bimtek) TP Posyandu, Camat, Puskesmas dan Mitra dalam pengelolaan
posyandu layanan primer tahun 2026 di Kecamatan Parbuluan, Senin (11/5/2026).
Hadir dalam bimtek tersebut Camat Parbuluan Landong Napitu, Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Simon Tonny Malau, Kepala Dinas Kesehatan
Henry Manik yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Imelda Purba.
Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi dalam sambutannya yang
dibacakan oleh Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi mengatakan enam layanan
dasar yang kini menjadi tanggung jawab kita bersama melalui wadah posyandu
meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang
perumahan rakyat, bidang trantibumlinmas (ketertiban umum dan pelindungan
masyarakat), serta bidang sosial.
Posyandu ia katakan kini menjadi pusat layanan terpadu yang
sangat luas jangkauannya sehingga sinergi antara Tim Penggerak PKK, Camat,
Puskesmas, dan seluruh mitra kerja menjadi mutlak diperlukan agar seluruh warga
dapat merasakan manfaat dari keenam layanan dasar tersebut secara merata.
"Saat ini, wajah pelayanan kesehatan kita tengah mengalami
transformasi besar. melalui kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer,
posyandu tidak lagi hanya sekadar tempat menimbang bayi atau memberikan
imunisasi, namun bertransformasi menjadi garda terdepan dalam menyediakan
layanan kesehatan di sepanjang siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi, remaja,
usia produktif, hingga lansia," ujar Ketua Tim Pembina Posyandu Dairi
dalam sambutan tertulisnya.
Sementara
itu, Kepala Dinas Kesehatan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan
dalam kegiatan tersebut mengatakan saat ini kita sedang melaksanakan
Transformasi Kesehatan, di mana pilar pertamanya adalah Transformasi Layanan
Primer. Fokus saat ini bukan lagi sekadar mengobati orang sakit (kuratif),
melainkan bergeser jauh ke hulu, yaitu menjaga masyarakat agar tetap sehat melalui
upaya promotif dan preventif yang komprehensif.Dalam konteks ini, lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024
merupakan tonggak sejarah baru. Regulasi ini menegaskan bahwa Posyandu bukan
lagi sekadar "unit kesehatan tambahan", melainkan Lembaga Kemasyarakatan
Desa yang menjadi wadah pemenuhan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)."Khusus bagi kita di sektor kesehatan, Posyandu kini
bertransformasi menjadi Posyandu Layanan Primer. Jika dulu kita bekerja secara
terkotak-kotak (fragmented), kini kita bergerak dalam satu kesatuan sistem
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang berbasis siklus hidup—mulai
dari janin dalam kandungan hingga lansia," ujarnya.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kecamatan
Parbuluan Juwita Landong Napitu, Anggota TP PKK Kabupaten dan Desa serta para
Kepala Desa. (PS/K.TUMANGGER).
