Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, mengatakan langkah aparat penegak hukum dalam menangani dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat terkait Program MBG harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya penyimpangan di tingkat daerah.
Menurutnya, program berskala nasional yang melibatkan anggaran besar dan jaringan pelaksana hingga ke daerah memiliki potensi penyimpangan yang harus ditelusuri secara menyeluruh.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika terdapat bukti dan fakta hukum terkait penyalahgunaan wewenang, penggelapan anggaran, mark-up, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam Program MBG, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Gusti ke wartawan, Kamis (4/6/2026).
IMA Madina menilai pemberantasan korupsi akan berjalan maksimal apabila aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada aktor utama di tingkat pusat, tetapi juga menelusuri aliran anggaran serta mekanisme pelaksanaan program hingga ke lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada pihak yang lolos dari proses hukum apabila terbukti terlibat.
Karena itu, IMA Madina mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rantai pelaksana Program MBG, termasuk Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan distribusi program.
“Kami meminta Kejaksaan Agung menelusuri penggunaan anggaran Program MBG di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara. Jika ditemukan adanya Korwil, Korcam, atau pihak lainnya yang terbukti melakukan penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, pengurangan hak penerima manfaat, maupun tindak pidana korupsi lainnya, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, IMA Madina mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Oleh sebab itu, setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.
Selain mendukung upaya penegakan hukum, IMA Madina juga meminta agar proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prinsip keadilan.
IMA Madina turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing dan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.
“Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi terhadap siapa pun yang terlibat. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari proses hukum. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil dan transparan,” tutup Gusti.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, IMA Madina Pekanbaru menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi Program MBG serta mendukung upaya pemberantasan korupsi demi kepentingan masyarakat. (PS/210)
