POSKOTASUMATRA.COM | ACEH TENGGARA – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Kutacane menggelar Press Conference APBN Periode Mei 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula KPPN Kutacane, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut merupakan bagian dari upaya KPPN Kutacane dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara serta menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan standar pelayanan publik.
Sementara itu, peserta yang mengikuti kegiatan secara daring terdiri dari seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola keuangan satuan kerja lingkup KPPN Kutacane, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gayo Lues.
Dalam pemaparannya, KPPN Kutacane menyampaikan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi belanja negara terus berjalan pada sektor belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal guna mendukung pelaksanaan program pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain memaparkan kinerja APBN, KPPN Kutacane juga menyampaikan perkembangan transformasi digital pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kutacane.
Kepala KPPN Kutacane, melalui kepala subbagian umum, Rudi mengatakan bahwa transformasi digital merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang modern, efektif, dan akuntabel.
"Transformasi digital merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Kami terus mendorong seluruh satuan kerja agar memanfaatkan layanan digital yang tersedia sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, aman, transparan, dan akuntabel," ujar Rudi.
Menurutnya, capaian digitalisasi yang telah diraih menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, masih diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi layanan digital dapat berjalan lebih optimal.
"Melalui forum konsultasi publik ini, kami ingin memperoleh masukan langsung dari para stakeholder. Setiap saran dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik KPPN Kutacane ke depan," tambahnya.
Forum konsultasi publik tersebut juga menjadi ruang dialog antara KPPN dan para pengguna layanan. Berbagai masukan terkait standar pelayanan, peningkatan kualitas layanan, percepatan digitalisasi, serta penguatan sinergi antarinstansi menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Peserta yang hadir memberikan apresiasi terhadap keterbukaan KPPN Kutacane dalam menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, KPPN Kutacane menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara, serta membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Tenggara dan Gayo Lues. (PS/ASP)
