 |
| Maulana Mardhatillah | Mahasiswa Aceh Barat Daya |
POSKOTASUMATERA.COM | ACEH BARAT DAYA -- Mahasiswa Aceh Barat Daya, Maulana Mardhatillah, mengingatkan agar ruang demokrasi di Aceh Barat Daya tidak dipenuhi narasi yang dibangun atas dasar prasangka. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari kontrol sosial, tetapi harus disampaikan secara objektif dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maulana menyoroti penggunaan istilah "ugal-ugalan" dalam pengelolaan APBK yang belakangan menjadi konsumsi publik. Ia menilai, penggunaan istilah tersebut merupakan tudingan serius yang semestinya didasarkan pada fakta, bukan sekadar asumsi.
"Kalau memang ada penyimpangan dalam APBK, tunjukkan datanya. Sebutkan programnya, jelaskan letak kesalahannya, dan mari kita kawal bersama. Tapi kalau belum ada bukti, jangan membangun stigma yang justru membentuk persepsi publik seolah-olah pemerintah telah bersalah," tegas Maulana kepada Poskota Senin 30 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan APBK tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses perencanaan, pembahasan bersama DPRK, evaluasi pemerintah, serta diawasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintah harus didasarkan pada fakta dan capaian, bukan pada dugaan.
"Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nalar publik. Jangan sampai kritik kehilangan marwah karena lebih mengedepankan sensasi daripada substansi. Demokrasi membutuhkan keberanian menyampaikan kebenaran, bukan keberanian menyebarkan prasangka," ujarnya.
Maulana menegaskan bahwa masyarakat berhak menagih janji politik pemerintah daerah. Namun, penagihan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan berlandaskan indikator yang jelas, sehingga tidak berubah menjadi opini yang menghakimi sebelum proses pemerintahan berjalan.
"Mengawal pemerintahan adalah kewajiban. Tetapi menghakimi tanpa bukti bukanlah tradisi intelektual.
Aceh Barat Daya membutuhkan kritik yang membangun, bukan stigma yang hanya memperkeruh ruang publik. Jika ingin mengoreksi pemerintah, mari berbicara dengan data, bukan dengan prasangka," pungkasnya. (PS | DAMRY)
