POSKOTASUMATRA.COM | ACEH TENGGARA – Setelah aksi pemblokiran Jalan Nasional Aceh Tenggara–Medan oleh warga Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, yang menuntut solusi atas banjir yang terus berulang, pihak Balai Wilayah Sungai I (BWS I) akhirnya memberikan tanggapan resmi. BWS I memastikan persoalan tersebut telah dikoordinasikan hingga ke tingkat pimpinan dan akan ditangani secara menyeluruh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Pengawas Penanganan BWS di Aceh Tenggara, Farid, mengatakan laporan mengenai banjir yang terjadi di Desa Kuning I telah disampaikan kepada Kasatgas, Kepala Balai, dan PPK. Menurutnya, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
"Jadi mengenai laporan masalah banjir itu, menurut Kasatgas sudah kita koordinasikan dengan Kepala Balai. Dari pihak BWS I juga sudah kita koordinasikan dengan Kasatgas, Kepala Balai, dan PPK. Penanganannya akan dilakukan secara menyeluruh. Nanti penanganannya akan kita diskusikan lagi bersama pemerintah daerah setempat," ujar Farid melalui WhatsApp kepada awak media Poskotasumatra.com, Sabtu (27/6/2026).
Farid menjelaskan, hasil identifikasi sementara menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah tingginya sedimentasi atau endapan material di aliran sungai. Karena itu, proses normalisasi harus dilakukan secara terencana, termasuk menentukan lokasi pembuangan material hasil pengerukan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Masalahnya sekarang itu pada sedimentasi. Jadi kita harus sama-sama memikirkan, setelah sedimen itu kita angkat, akan dibuang ke mana. Sehingga aliran sungai bisa kembali ke aliran yang normal," jelasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tembok penahan, bronjong, sabo dam maupun check dam, Farid mengatakan seluruh alternatif tersebut masih dalam tahap kajian teknis oleh BWS I.
"Kalau untuk ide penanganannya sudah kita bahas. Namun untuk pembangunan seperti sabo dam atau check dam, itu masih kami pelajari dari pihak BWS I. Nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai langkah penanganan yang paling tepat untuk dikerjakan," katanya.
Ia juga memastikan seluruh perkembangan di lapangan telah diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanganan banjir.
"Sudah saya sampaikan ke Kasatgas, ke Kepala Balai, dan ke PPK. Semua sudah kami laporkan," tegas Farid.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPW LSM Korek Aceh, Irwansyah, mengapresiasi keterbukaan BWS I yang telah memberikan penjelasan kepada publik. Namun, ia berharap koordinasi yang telah dilakukan tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan segera diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.
"Kami mengapresiasi pihak BWS I yang telah memberikan penjelasan dan menyampaikan bahwa persoalan banjir Desa Kuning I sudah dikoordinasikan hingga ke tingkat Kepala Balai. Namun masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan koordinasi, melainkan langkah konkret yang bisa segera dirasakan manfaatnya," ujar Irwansyah.
Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir Sungai Lawe Kinga, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Desa Kuning I.
"Kami berharap BWS I segera merealisasikan kajian yang sudah dilakukan. Tolong beri perhatian serius terhadap hulu Sungai Lawe Kinga, karena dampak banjir ini bukan hanya dirasakan masyarakat Desa Kuning I, tetapi juga sering melanda Kecamatan Bambel dan Kecamatan Lawe Sumur. Jangan biarkan masyarakat terus dihantui banjir setiap musim penghujan," tegasnya.
Irwansyah juga meminta BWS I, BPJN, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memperkuat koordinasi agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar mampu mengatasi persoalan banjir secara permanen.
Sebelumnya, banjir yang berulang di Desa Kuning I memicu aksi pemblokiran Jalan Nasional Aceh Tenggara–Medan oleh warga. Aksi tersebut direspons cepat oleh Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang turun langsung menemui masyarakat bersama Ketua DPRK Aceh Tenggara, Camat Bambel, Kapolsek Bambel, Kepala Desa Kuning I, serta pihak BPJN PPK 3.5.
Dalam kesempatan itu, BPJN juga menurunkan alat berat untuk melakukan normalisasi di bawah jembatan sebagai langkah darurat memperlancar aliran air, sementara Bupati meminta agar penanganan dilakukan secara cepat dan menyeluruh demi mengakhiri keresahan masyarakat.
Masyarakat kini berharap koordinasi antara BWS I, BPJN, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara segera menghasilkan langkah konkret melalui normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Dengan demikian, warga di Kecamatan Bambel dan Kecamatan Lawe Sumur tidak lagi dihantui ancaman banjir yang terus berulang setiap musim penghujan. (PS/ASP)
