Diduga Hindari OTT, Kantor Gubsu Buat Pengamanan Berlapis

/ Kamis, 12 Juli 2018 / 18.23.00 WIB

POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Diduga untuk mengindari OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan pengamanan (security) ekstra ketat di kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jalan Diponegoro No. 30 Medan. 

Pemberlakuan pengamanan berlapisan ini dilakukan sejak Dr Ir HT Erry Nuradi MSi tidak menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara lagi. Bahkan pengamanan  berlapis ini bukan saja dilakukan di kantor Gubsu tapi juga di instansi kantor dinas  dan badan di lingkungan Pemprovsu.

Pengamanan berlapis tersebut membuat sejumlah masyarakat dan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprovsu jadi kewalahan masuk ke kantor Gubsu. Sementara saat Gubernur Erry Nuradi dan gubernur Sumut sebelumnya, tidak pernah melakukan pembatasan untuk bertamu ke kantor Gubsu, baik itu dari kalangan masyarakat umum maupun PNS di luar Pemprovsu.  Hal itu dilakukan karena kantor Gubsu adalah milik dan rumah semua warga Sumut. 

Menurut salah seorang PNS di Pemprovsu, yang enggan menyebutkan namanya, sangat kebaratan dengan pemberlakuan pengamanan berlapis tersebut. "Saat masuk dari luar, kita ditanya oleh security.  Mau ke mana? Kita jawab masuklah mau kerja. Saya kan PNS di sini," tuturnya.

Bahkan, karena geramnya dirinya ditanya terus, PNS tersebut terpaksa menunjukkan kartu PNS-nya. "Setelah itu baru diberikan kita masuk. Kadang ku bilang juga sama penjaga itu, tidak kau lihat saya ini berpakain PNS. Kok kau tanya-tanya lagi. Security itu hanya menjawab kita dengan senyum, kami hanya disuruh pimpinan pak," tutur PNS tersebut.

Seharusnya, lanjut dia, walaupun dilakukan pengamanan seperti itu, penjaga itu seharusnya bisa melihat, apakah tamu yang datang itu PNS Pemprovsu atau warga biasa. "Kalau PNS Pemprovsu yang masuk ngapain lagi ditanya-tanya. Dari atribut dan baju yang kita pakaikan seharusnya penjaga itu tau," keluhnya.

Menurut dia, pengamanan seperti itu tidak saja dilakukan di pintu masuk ke kantor Gubsu saja, tapi juga saat mau masuk kantor menuju loby, pintu utama untuk menuju loby selalu tertutup rapat dan baru terbuka bila dibuka petugas atau menggesekkan id card bagi yang memilikinya. 

Kemudian, jika ingin naik ke lantai atas menggunakan lift, mulai dari lantai 1 hingga lantai 10 ada petugas jaga. Bahkan untuk di lantai 1 juga ada portal sebelum menuju lift yg hanya bisa terbuka bila menggesekkan id card atau dibukakan oleh petugas. Dan petugas akan selalu menanyakan apa keperluan kita. 

"Misalnya, setelah kita masuk di loby lantai 1 kantor Gubsu, saat kita mau masuk ke lift menju lantai 2 atau 3 hingga lantai 10 juga dilakukan pengamanan yang sama, dan pertanyaan yang sama oleh pihak securitynya. Jadi pengamanan yang dilakukan saat ini, kami lihat super berlebihan, seperti ada ketakutan OTT atau ada yang ditutup-tutupi," sindirnya, seraya menjelaskan kalau anggaran pengamanan ini dianggarakan tahun ini di APBD 2018 sekira Rp 3,5 miliar yang ditampung di Biro Umum Pemprovsu.

Pengalaman ketatnya pengamanan di kantor Gubsu ini juga dirasakan wartawan 
poskotasumatera.com, Rabu (11/7) kemarin akan melakukan tugas peliputan ke kantor Gubsu. Saat di pintu gerbang sudah ditegur petugas security mau ke mana. Karena wartawan bersangkutan merasa tujuannya jelas ke kantor Gubsu maka teguran itu tidak dihiraukan dan terus berlalu.


Namun ternyata seorang petugas security langsung berlari mengejar dan berteriak meminta kita berhenti. Security itu pun kembali bertanya mau kemana. Dan setelah di jawab mau ke kantor Gubernur dan disebutkan kalau kita wartawan maka security itu langsung berlalu kembali ke posnya. Ketika ditanya ada apa meminta kita berhenti security itu pun hanya menjawab "tidak ada apa-apa", sambil terus pergi. 

Pengamanan berlapis itu, juga membuat warga Sumut yang hendak berurusan ke kantor Gubsu mengalami banyak kendala dan merasa kebaratan juga. "Kami lihat kantor Gubsu ini bukan seperti kantor pemerintah lagi, sudah seperti LP (Lembaga Pemasyarakatan). Karena mulai masuk  ke kantor Gubsu hingga di  lantai 9, kita dicegat masuk oleh petugas keamanan security. Cara menanyakan kita pun petugas itu tidak ada ramahnya," kata Erwin salah seorang warga Sumut yang bertamu ke lantai 9 kantor Gubsu, kemarin. 

Yang paling mengesalkan, kata dia, saat masuk ke kantor Gubsu, para tamu harus menumpuk dulu di luar pintu masuk kantor Gubsu. Setelah banyak atau ada 10 orang, petugas jaga itu baru membuka pintu secara otomatis dari dalam baru bisa masuk. "Kalau dulu kan, tidak seperti ini. Kita datang, kita melapor ke Satpol PP lalu kemudian diarahkan kita ke mana mau kita bertamu. Kita cukup tinggalkan KTP di bawah. Kalau sekarang ini, mulai KTP kita ditahan, ditulis nama kita dan apa tujuan kita bertemu dan apakah sudah ada janji. Setelah itu, kehadiran kita dikonfirmasi lagi ke atas, apa bisa diberikan izin masuk. Jadi nampaknya kantor Gubsu ini seperti LP saja kami lihat. Saya curiga, pengamanan berlebihan ini untuk hindari OTT," ujarnya dengan kesal.

Menurut petugas yang jaga berpakaian hitam safari itu, kata dia, perintah itu adalah dari Sekdaprovsu sendiri. "Petugas jaga berpakaian safari hitam itu mengaku, kalau mereka bukan Satpol PP. Satpol PP tugasnya bukan menjaga kantor Gubsu lagi, tapi tugasnya pengamanan Perda. Makanya kita heran, kok petugas jaga kantor Gubsu sekarang ini kok berpakaian hitam. Seperti kantor swasta aja," katanya dengan senyum kesal.

Saat berita ini hendak dikonfirmasi ke Sekdaprovsu, wartawan juga mengalami kesulitan masuk ke lantai 9 akibat dari pengamanan berlapis tersebut. Setelah lama berdebat dengan petugas jaga, pihak security itupun mengarahkan wartawan masuk melalui pintu lift lain menuju lantai 9. 

Sesampai di lantai 9, petugas jaga lainnya sudah terlihat berjaga-jaga menanyakan hal yang sama, mulai dari apa tujuan bertamu dan lainnya. Setelah ditanya dan dicatat semua, pihak security melaporkannya ke petugas di dalam. Setelah ada ijin dari dalam, para wartawan pun kemudian diberikan ijin masuk.

Saat bertemu dengan para wartawan, Sekdaprovsu R Sabrina pun menyampaikan, pengamanan itu dilakukan untuk ketertiban pengunjung di kantor Gubsu. "Ini kita lakukan supaya tertib. Baik itu kepada masyarakat maupun tamu lainnya. Misalnya wartawan, banyak mengaku-ngaku wartawan masuk bebas ke kantor Gubsu. Jadi kita menertibkan itu semua," katanya.

Namun saat wartawan menanyakan, akibat kebijakan pengamanan berlapis di kantor Gubsu itu membuat para tamu dan wartawan unit Pemprovsu terganggu dan sulit untuk konfirmasi berita, namun Sekdaprovsu hanya menjawab, nanti dicari solusinya. Sehingga wartawan unit Pemprovsu tidak terganggu untuk meliput di kantor Gubsu. "Nanti akan saya sampaikan ke Biro Humas Pemprovsu, bagaimana caranya para wartawan tidak terganggu untuk meliput di kantor Gubsu, ok ya," katanya kepada wartawan mengakhiri. (PS/HASAN BASRI)
Komentar Anda

Terkini: