POSKOTASUMATERA.COM |LHOKSEUMAWE- Kebijakan Pemerihtah Aceh dalam pemberian Stickering BBM bersubsidi untuk kendaraan dapat berpotensi merugikan masyarakat Aceh, kondisi ini dikarenakan tolak ukur dan regulasi nya masih kurang jelas dan kurang tepat, demikian ditegaskan oleh anggota DPRK Lhokseumawe yang juga Ketua Banleg DPRK Lhokseumawe dari Partai Aceh, Azhari T. Ahmadi kepada media ini di Lhokseumawe, (11/09).
Menurut Azhari, perihal stickering atau pemberlakuan yang diikuti dengan penempelan stiker BBM bersubsidi belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat yang berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah, ini sangat jelas keliatan. " kita menilai, kebijakan pemerintah Aceh dan pihak Pertamina dalam memberikan stikering pada mobil yang mengisi BBM bersubsidi hanya mempermalukan rakyat Aceh dan bagian dari cuci tangan PT. Pertamina Karena setiap kendaraan roda empat harus dipasangi stiker pengguna bahan bakar bersubsidi, ".
Lebih lanjut tutur Azhrai, Kebijakan Pemerintah Aceh yang terkesan blunder, bahkan stiker yang berlogo Pancacita itu diduga sudah diperjual belikan perlembar Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000,-. Kita sangat menyayangkan dan menyesali mengenai adanya praktek gelap tersebut. " bila bicara fungsi pengawasan dari DPRA daN DPRK tentunya sudah jelas termasuk tidak efektif dan efisiensi, ujar nya.
Di samping itu Azhari mengatakan dasar hukum pembatasan bahan bakar bersubsidi baru hanya sebatas Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 tahun 2020. Idealnya untuk sebuah kebijakan yang sifatnya menyangkut kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Anehnya lagi stiker pun tertera dengan lambang pancacita, padahal pancacita bukan simbul kemiskinan. "itukan memarjinalkan rakyat sendiri, akhirnya mobil mewah dan plat BK juga ikut memasang stiker pada saat hendak mengisi bahan bakar" tandasnya.
Azhari menyatakan akan mengambil sikap atau terus bersuara dengan kebijakan pemerintah Aceh soal stickering dan pembatasan subsidi ini. Karena pastinya Pertamina sudah paham dengan management nya pasti pas tapi sangat di sayangkan pas nya di dirinya dan tidak Pro untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian kita berharap Pemerintah Aceh dan Pertamina dapat mengevaluasi kembali pemberian stikering untuk BBM bersubsidi di Aceh, demi kemaslahatan dan keberpihakan kepada masyarakat Aceh, tutupnya. (PS|LAN)
