POSKOTASUMATERA.COM-MEDAN-Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi turun langsung menemui massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) Sumatera Utara yang menyampaikan aspirasi menolak UU Omnibus Law.
Dalam arahannya dihadapan pengunjuk rasa, Mantan Pangkostrad ini mengaku akan mempelajari draf UU Omnibus Law sebelum memutuskan sikap atas hasil kajian.
"Saya belum mengetahui dimana barang itu (draf UU Omnibus Law)," kata Mantan Pangdam I BB.
Kehadiran Edy Rahmayadi dihadapan massa ANAK NKRI amat diapplus berbagai tokoh masyarakat. M Said SP misalnya. Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Utara.
Tokoh muda ini membanggakan Kepala Daerah Sumatera Utara yang turun langsung menemui massa yang merupakan warganya guna mendengarkan keluh kesah massa seputar disahkannya UU Omnibus Law 5 Oktober 2020 di Paripurna DPR RI.
"Gubsu menemui warganya guna menyerap aspirasi saat sebagian Kepala Kepala Daerah lain banyak yang seakan menghindar. Inilah kelebihan pemimpin kami di Sumut ini," kata M Said.
Said yang juga Ketua Papindo Sumut ini mengharapkan, ada solusi terbaik dari Pemerintah Pusat dan DPR RI atas keberatan berbagai kelompok masyarakat yang menolak Omnibus Law.
"Sebaiknya pemerintah pusat dan DPR RI ada solusi. Kalau tidak daerah yang tak memiliki kewenangan atas hal itu yang berimbas," tegas aktivis muda ini.
Kembali ke Gubsu, Pimpinan denga slogan 'Sumut Bermartabat' ini mengaku, telah mengintruksikan staff nya mendapatkan draf UU Omnibus Law yang akan dilanjutkan mengundang tokoh ilmiah, intelektual dan tokoh agama guna membedahnya guna diketahui plus minusnya.
"Setelah dipelajari dan ada ditemukan bisa berdampak menyengsarakan rakyat, saya akan menghadap presiden," pungkas Gubsu sembari menyampaikan saat ini dikedepankan Tabayun.
Edy Rahmayadi juga mengingatkan kondisi Sumatera Utara yang masih Pandemi Covid 19 yang telah menularka 11.500 warga yang saat ini berjuang sembuh.
Sebelumnya, dalam orasi ANAK NKRI, Ustad Aidan Nazwir yang juga Ketua GNPF Ulama menyatakan menolak UU Omnibus Law karena berdampak ketidak adilan bagi rakyat terutama pekerja.
Sementara Koordinator Aksi Tumpal Panggabean menghimbau massa tak terprovokasi melakukan anarkis dan menyampaikan pendapat sesuai aturan. (PS/IRFANDI)
