POSKOTASUMATER.COM - LABUHANBATU - Ditengah mewabahnya pandemi covid 19 yang kian menggila seperti diberitakan oleh media elektronik, online dan cetak, terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Labuhanbatu menganggarkan belanja milyaran rupiah.
Adapun belanja milayaran rupiah tersebut yakni, belanja baju dinas baru senilai Rp.2,2 Milyar, belanja mobil dinas baru senilai Rp. 7,6 Milyar dan beli tablet senilai Rp.736 juta untuk 45 anggota DPRD Labuhanbatu.
Hal ini dinilai Ketua DPD Kabupaten Labuhanbatu Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia (Gekrindo) Ricky Faerdinal SE pemborosan. Sebab, ada hal - hal lebih penting untuk peruntukan anggaran sebesar itu.
"Saya rasa suatu pemborosan anggaran yang dilakukan Pemkab Labuhanbatu. Masih ada kebutuhan yang penting dimasa pandemi covid 19 ini,"ujarnya.
Ditambah dengan adanya gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan yang melakukan penggalangan dana untuk warga yang mengalami sakit.
"Coba kita lihat di seputaran jalan kota Rantauprapat. Ada para pemuda dari organisasi kepemudaan menggalang dana untuk seorang warga yang menjerit kesakitan untuk biaya perobatan. Kemungkinan, setiap harinya terlihat sama para wakil rakyat maupun pejabat Pemkab Labuhanbatu,"terangnya.
Warga menjerit, sambungnya, bukan hanya kelaparan dan sakit. Namun, belakangan viral di media sosial. Para UMKM yang mengibarkan bendera putih mengenai PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat).
"Ada viral di media sosial, seorang pengusaha warung kopi mengibarkan bendera putij di tempat usahanya bersama 90 UMKM menurut di media sosial facebook yang kita lihat, soal PPKM. Bendera putihkan artinya menyerah. Jadi, pengusaha warkop tadi bersama 90 pedagang bisa kita artikan menjerit juga,"katanya.
Dalam hal ini, menurut Ricky, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Labuhanbatu lebih mencermati anggaran untuk kebutuhan mengatasi problem masyarakat di masa pandemi covid 19 ini.
"Lebih baik, anggaran dituju kepada problem masyarakat dimasa pandemi covid 19. Kalau dengan adanya belanja yang disebutkan tadi (milyaran), opini masyarakat akan menjadi hal yang berbeda soal penanganan pandemi covid 19 yang saat ini. Harusnya kalimat para pejabat soal pandemi covid 19 'Peran Masyarakat', bisa berubah menjadi aneh. Satu hal lagi, apa Pemkab dan DPR sudah sinergi tentang pendataan masyarakat yang mendapat bantuan dampak covid 19 sesuai dengan harapan, atau sebaliknya,"ungkap Ricky ketika dikonfirmasi via selular.
Selain itu, Ricky menyebutkan, bantuan korban untuk banjir untuk masyarakat belum terdengar sampai saat ini. "Warga yang menjadi korban banjir di kota Rantauprapat, Desa Emplasment dan Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu, dan sejumlah wilayah di Kabupaten Labuhanbatu yang belum terdengar apa pergerakan Pemerintah Kabupaten dan DPRD terkait hal tersebut,"tutupnya. (PS/Messo)
