Aksi tersebut digelar terkait dengan penjaringan perangkat desa yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang dilaksanakan hari Kamis (29/1/2023) sekira pukul 09.00 Wib, yang lalu, ada indikasi kecurangan.
"Kita temukan adanya indikasi kecurangan dalam penjaringan perangkat desa di Kabupaten Labuhanbatu ini. Indikasi kecurangan tersebut yakni, dugaan bocoran kunci jawaban soal ujian dan dugaan adanya jual beli jabatan,"ujarnya.
Aksi yang dilakukan massa AMMPUH di depan gedung DPRD dan kantor Bupati Labuhanbatu menuntut 4 hal. Yakni, meminta kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk membatalkan hasil ujian penjaringan perangkat desa yang sudah terlaksana. Kemudian, meminta Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga agar mengulang kembali ujian perangkat desa yang dinilai cacat hukum.
"Meminta kepada Ketua DPRD memanggil Bupati Labuhanbatu, Camat, Kepala Dinas PMDK, Kepala Desa, dan seluruh ketua panitia penyelenggaraan penjaringan perangkat desa untuk dilakukannya rapat dengar pendapat (RDP) bersama massa AMMPUH. Tuntutan kami selanjutnya, meminta Bupati Copot Kepala Dinas dan Camat terkait dalam hal penjaringan perangkat desa di Kabupaten Labuhanbatu,"ujar Edi.
Aksi tersebut langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Labuhanbatu Abdul Karim Hasibuan. Kepada massa, melalui surat resmi yang dikeluarkan pihak DPRD Labuhanbatu menampung aspirasi massa AMMPUH dan akan menggelar RDP di bulan Januari 2022 ini.
"Aksi AMMPUH ditanggapi Wakil Ketua I DPRD. Mereka memberikan jawaban resmi secara tertulis, akan menggelar RDP di bulan Januari 2023 ini. Namun, tidak diketahui, tanggal/hari/dan waktu yang ditentukan. Alias, penjadwalan RDP masih samar,"ucap Edi.
Hal penerimaan aspirasi AMMPUH dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Abdul Kar Hasibuan. "Benar, kita menerima aspirasi aksi AMMPUH. Dalam waktu dekat ini, masih di bulan Januari 2023 akan diagendakan RDP di Komisi I DPRD,"ucapnya.
Menurut informasi hangat beredar dilapangan, mencuatnya dugaan jual beli jabatan penjaringan perangkat desa sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Sebelumnya disalah satu desa di Kecamatan Bilah Hulu seorang warga sempat mencuatkan nilai dugaan suap untuk duduk menjadi perangkat desa.
"Dengar cerita, dan ini langsung dari orang yang bersangkutan. Untuk jadi perangkat desa, info yang saya dapat sekitar Rp.50 juta,"ujar warga tersebut.
Mencuatnya jual beli jabatan dalam seleksi penjaringan perangkat desa, Ketua DPPP Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan, Irfandi mengatakan, meminta kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH), KPK RI dan Kapolda ataupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar melakukan pemeriksaan dan penyidikan.
"Bagaimana bisa tercipta iklim yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai yang diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2014. Bila hal - hal mental koruptor masih menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka, program Pemerintah Pusat tidak akan berjalan dengan baik. Untuk hal ini, pihak APH kita minta melakukan penyelidikan. Jika benar, tangkap beserta otak pelaku dugaan jual beli jabatan tersebut, serta bongkar siapa penerima setoran dari jual beli jabatan tersebut,"terangnya.
Sebelum AMMPUH menggelar aksi, Edi Saputra Ritonga sempat memposting di media sosialnya (Facebook). Dalam postingannya tersebut, Edi meminta kepada masyarakat untuk mengawal ujian penjaringan perangkat desa
"Kawal kalian ujiannya dan periksa dalam kantong peserta ujian masing2. Info dari intel tanah lumpur, diduga adanya orang pilihan bawa bocoran kunci jawaban. Dan ujian perangkat desa dan kadus akan diselenggarakan besok setiap kecamatan di daerah Pesisir. #45Jt,"tulis Edi dalam postingan media sosialnya pada tanggal 28 Desember 2022 yang lalu disertai foto surat pemberitahuan penjaringan perangkat desa yang dikeluarkan oleh Camat Panai Hilir.
Kemudian, pada postingan hari Minggu (1/1/2023), Edi memposting tulisan tentang, menantang seluruh perangkat yang lulus dalam seleksi penjaringan perangkat desa, untuk mengikuti ujian kembali. Dibawah tulisan tersebut, tertulis #45 s/d 70 juta.
"Pemuda Pesisir Labuhanbatu tantang semua perangkat desa Sekabupaten Labuhanbatu yang telah lulus mendapat nilai diatas sembilan untuk dilakukannya ujian ulang kembali, dengan soal yang sama, no urutan soalnya aja yang dirubah. Jika mereka dapat nilai ujian sama dengan nilai yang pertama, saya siap berjalan kaki dari ajamu sampai kekota rantau prapat. Jika soal ujian dijawab sesuai isi kepala, pasti bersedia menerima tantangan dari Pemuda Pesisir Labuhanbatu, beda halnya jika soal dijawab dengan isi kantong,
#45 s/d 60,"paparnya dalam postingan medsosnya. (PS/Red-03).
